MedanBisnis - Selasa, 19 Maret 2019 - page 1

Medan
Bisnis
Memb M angun Indone
g d sia yang L ang Lebih B ebih aik
Harian Ekonomi Terbit 16 Halaman Harga Eceran Rp. 2500,- (dalam kota) Rp. 3000 (luar kota) Medan Bisnis Centre: Layanan Telepon: +6261-4521133
Penanggung Jawab Rubrik : Nurhalim Tanjung
Kurs
US$
„
Sumber |
Emas
Sin$ RM
HKD JPY
„
Sumber|ApepiSumut
Jenis
Harga/Gram
24 Karat
22 Karat
18 Karat [75%]
17 Karat [70%]
THB
Rp 14.242 Rp 10.526 Rp 3.481
Rp 127,61
Rp 1.814
Rp 449,92
Euro
Rp 16.131
Komoditi
„
Sumber|Bappebti,18/3/2019
Jenis
CPO
Kopi Robusta
Karet TSR 20
Jenis Perdagangan
- Forward bln Apr'19
- Spot
- Futures bln Mar'19
- Spot
- Futures bln Apr'19
- Spot
Lokasi
ROTTERDAM
MEDAN
LONDON
LAMPUNG
SINGAPURA
PALEMBANG
Harga
515,00
6.336
1.469,00
147,10
21.815
Satuan
US $ / MT
Rp / Kg
US $ / Ton
Rp / Kg
Sen US $ / Kg
Rp / Kg
Kopi Arabika
- Futures bln Mar'19
- Spot
NEW YORK
MEDAN
94,60
48.401
Sen US $ / Lbs
Rp / Kg
18.564
CNY
Rp 2.123
Indeks
*DJIA
JSX
Penutupan Perubahan
Bursa
NIKKEI
*NASDAQ
25.848,87
+138,93
7.688,53
+57,62
21.584,50
+133,65
6.509,45
+48,26
Rp 593.500
Rp 590.500
Rp 416.500
Rp 445.625
HargaEmasdiPasaranMedan,
4/3/2019
Selasa,
19 Maret 2019
„
Sumber|Yahoo finance,18/3/2019
Eropa Diskriminatif Terhadap Sawit
Indeks Berita
INDUSTRI & PERDAGANGAN
TAPANULI BISNIS
Baca di halaman...
4
AGRIBISNIS
Baca di halaman...
2
ALTRA USULKAN TBBM PERTAMINA
Baca di halaman...
5
MedanBisnis
Jakarta
Pemerintah Indonesia
akan kembali men-
yampaikan penda-
patnya ke parlemen Uni
Eropa (UE) terkait
langkah diskriminatif
UE terhadap komoditas
sawit nasional. Peme-
rintah ingin komoditas
sawit nasional men-
dapat perlakuan yang
setara di pasar ko-
moditas UE.
Hal ini disampaikan oleh
Menko Perekonomian Dar-
min Nasution usai menggelar
rapat koordinasi terkait Euro-
pean Union's Delegation Act
di kantornya, Senin (18/3).
Hadir dalam rapat tersebut
perwakilan dari Kementerian
Perdagangan, Kementerian
Luar Negeri dan Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indo-
nesia (Gapki). "Pemerintah
menolak apa yang sedangmau
dilegalkan melalui
delegated
act
. Karena itu menurut kita
adalah tindakan yang disk-
riminatif. Kalau mau diuji, ya
mari kita uji," kata Darmin
dalam konferensi pers.
European Union's Delega-
tion Act adalah rancangan
peraturan yang telah disetujui
oleh Komisi Eropa pada 13
Maret 2019 lalu dan akan
dibawa ke ParlemenUE. Ran-
cangan aturan ini akan dise-
rahkan ke parlemen untuk
melalui tahap
scrutunize
document
dalamkurunwaktu
maksimal dua bulan ke depan.
Darmin mengatakan, pe-
merintah akan kembali me-
ngirimkan delegasi ke UE
untuk bertemu dengan par-
lemen membicarakan hal ini.
Poin yang akan disampaikan
pada intinya untuk memberi-
kan pemahaman yang non
diskriminatif terhadap sawit
nasional. "Karena ini tindakan
diskriminatif, kita juga akan
membawa ke WTO. Apakah
langkah ini
fair
atau hanya
protectionism
yang sebenar-
nya dilindungi dengan
berbagai macam tudingan dan
tuduhan," kata Darmin.
Indonesia juga kerja sama
dengan negara-negara Asean.
Dalam pertemuan terakhir di
Asean. “Presiden Jokowi telah
mengangkat isu ini dan di-
sambut PMMalaysiaMahathir
dan mendukung bahwa Asean
sebagai lembaga atau asosiasi
akan
bekerja
bersama
mendukung negara-negara
penghasil CPOyang diperlaku-
kan tidak adil," tambahnya.
UE sendiri merupakan pa-
sar ekspor terbesar kedua
produk minyak kelapa sawit
(
crude palm oil
/CPO) dan
turunannya. Tahun lalu, eks-
por ke UE mencapai 4,7 juta
ton atau 14,67% dari total
ekspor sebesar 32,02 juta ton.
Darmin memandang lang-
kah yang dilakukanUE dalam
EU's Delegation Act adalah
kompromi politis di internal
PETANI SAWIT SWADAYA BELUM NIKMATI
HARGA PENETAPAN
PENANG-MEDAN JAJAKI
kelapa sawit maka Indonesia
ingin bicara kelapa sawit secara
adil, tidak diskriminatif. Di
mana indikator pertamanya
adalah pengentasan kemis-
kinan. Kita perlu menghargai
itu. Jangan karena kalah ber-
saing, kita dihalang-halangi,"
tegas Darmin.
Karena itu, dia mengatakan,
pemerintah melihat langkah-
langkah yang diambil UEmela-
lui tahap komisi perlu ditang-
gapi soal regulasi yang merugi-
kan produk sawit Indonesia.
“Kalau sudah dibahas dan dise-
tujui parlemenEropa,makaUni
Eropa akan punya landasan
hukum di Eropa untuk menja-
lankan langkah-langkah yang
akan merugikan kelapa sawit.
Bukan hanya Indonesia tapi
juga negara lain," ujar Dar-
min.
z
dtf
*per15/3/2019
UE yang bertujuan untuk me-
ngisolasi dan mengecualikan
minyak kelapa sawit dari sektor
biofuel UE. Sementara hal ini
merugikan sawit nasional, di
satu sisi tindakan ini mem-
berikan untung kepadaminyak
nabati maupun biofuel, ter-
masuk
rapeseed
yang dipro-
duksi oleh UE.
"Yang kita lihat ini betul-
betul langkah yang disusun
sistematik dengan ilmiah, tapi
kalau dilihat ilmiahnya itu, dari
awal sebetulnya sudah diran-
cang untukmengatakan bahwa
CPO itu berisiko tinggi. Kalau
dia berisiko tinggi maka tentu
saja akan banyak hal yang
merugikan," katanya.
Kelapa sawit juga masuk ke
dalam komoditas yang ber-
kategori high risk sehingga
mendapatkan bea masuk yang
tinggi. "Yangmenarik, itu tidak
ada kajian komprehensif bagai-
mana membandingkan CPO
dengan minyak bunga mata-
hari. Bahkan belum ada kajian
sudah dibilang kalau minyak
kedelainya AS (soya) itu
low
risk
. Ini kan namanya tindakan
diskriminatif yang sebetulnya
sudah lama pemerintah men-
yampaikan itu," jelas Darmin.
Pemerintah sendiri akan
segera mengirimkan delegasi
ke Eropa untuk bertemu
dengan Parlemen pada April
depanmemberikan pembelaan
komoditas sawit nasional.
"Fakta-fakta perlu dibicarakan
secara berimbang. Yang na-
manya minyak kelapa sawit itu
tidak bisa dibantah beberapa
kali lipat lebih produktif dari
semua
vegetable oil
yang lain,"
jelas Darmin.
Dia menegaskan, pemerin-
tah sudah banyak melakukan
kebijakan keberlanjutan dalam
penanganan komoditas kelapa
sawit. Misalnya program
re-
planting
kelapa sawit di mana
masyarakat mendapatkan bibit
yang lebih bagus agar produk-
tivitasnya lebih tinggi. "Ada
juga percepatan penyelesaian
tanah dalam kawasan hutan.
Kita mau membenahinya
dengan baik supaya bisa me-
menuhi standar termasuk
sustainability,
" katanya.
Selain itu, pemerintah juga
tengah meningkatkan standar
produk CPO nasional agar bisa
diterima lebih baik. "Artinya
kita juga lakukan sejumlah hal
untuk membuat kebun kelapa
sawit kita lebih
sustainable
,"
tambahnya. "Melihat ada ban-
yak orang yang hidup dengan
PERDAGANGAN 11 BISNIS UNGGULAN
KOLOM
‰
Bersihar Lubis
dari P dari Pelabuhan Sibolga
elabu
Jika kita mengamati Pelabuhan Sibolga dalam peta Indo-
nesia, ke arah barat laut terbentang kawasan India, Timur
Tengah, Uni Eropa dan Afrika. Wah, ini sebuah peluang
terbukanya ekspor CPO (
crude palm oil
) dari Pelabuhan
Sibolga ke benua tersebut.
Apalagi Presiden Jokowi mengungkapkan akanmelengkapi
Pelabuhan Sibolga - yang diresmikan wajah barunya, Ahad
(17/3) lalu dengan pembangunan terminal khusus dan
stor-
age
agar nantinya bisa dilakukan ekspor langsung CPO.
Pemerintah memang sedang mengkajinya, dan
kemungkinan akan selesai pada 2021. Presiden berharap
ekspor CPO dari Aceh bagian Selatan, Tapanuli Selatan,
Madina dan Padanglawas bisa ditarik ke Pelabuhan Sibolga.
Lebih dekat daripada harus lewat darat melalui Pelabuhan
Belawan yang butuh perjalanan 10-12 jam.
Saya jelajahi di internet, ternyata ekspor CPO dan produk
turunannya, biodiesel, serta oleochemical dari Indonesia pada
2018, mencapai 34,71 juta ton. Yang terbesar ekspor ke India
yang mencapai 6,71 juta ton.
Lalu, disusul oleh Uni Eropa sebanyak 4,78 juta ton. Afrika
sebesar 2,58 juta ton dan Pakistan mencapai 2,48 juta ton.
Memang, tidakmungkin ke China yang angka ekspor CPO-
nya mencapai 4,41 juta ton. Sebab harus memutar dari
Pelabuhan Sibolga melintasi Selat Sunda dan Laut Jawa dan
kemudian ke China dan Amerika Serikat. Dua terakhir ini,
tampaknya harus tetap melalui Pelabuhan Belawan atau
Kualatanjung.
Tapi jika ditotal ekspor CPO ke India, Uni Eropa, Pakistan
dan Afrika sudah mencapai 16,55 juta ton. Mungkin, volume
ekspor dari Tapanuli dan Aceh Selatan tidak sebesar itu.
Maklum, ekspor CPO dari pantai Timur Sumatera Utara dan
Riau takmungkin viaPelabuhanSibolga. Karena semakin jauh.
Memang, perlu dikaji, barang apa saja yang diimpor dari In-
dia, Pakistan, Uni Eropa dan Afrika. Tentu saja barang yang
diperlukan masyarakat Tapanuli dan Aceh Selatan. Sebab tidak
mungkinkapal berangkat adamuatannya tapi pulangnyakosong.
Jikaarus ekspordan impor itumemadai, agaknya, erakejayaan
Pelabuhan Sibolga pada masa silam akan kembali terulang.
He-he, saya harus me-
rewrite
kolom saya kemarin, bahwa
Pelabuhan Sibolga tak mungkin dilirik perdagangan inter-
nasional. Peluang ada, walau tetap harus dikaji secara serius. **
Peluang Ekspor CPO
Target Devisa Pariwisata Turun US$ 2,4 Miliar
MedanBisnis
Jakarta
Kementerian Pariwisata menargetkan perolehan devisa dari
sektor pariwisata sebesar US$ 17,6miliar. Menteri Pariwisata Arief
Yahya mengatakan devisa ini akan didapatkan dari kunjungan
wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang.
Target ini turun US$ 2,4 miliar dibandingkan target
sebelumnya. Pada rapat dengar pendapat (RDP) di DPR tahun
2018 lalu, Arief menyebut pemerintahmenargetkan devisa sektor
pariwisata US$ 20 miliar. "Kita proyeksi tahun ini target
wisatawan mancanegara 17 juta dengan devisa US$ 17,6 miliar.
Tahun lalu itu target kami capai devisa US$ 17 miliar tapi
tercapainya US$ 16,1 miliar dan 15,6 juta kunjungan," kata Arief
Yahya di Gedung BI, Jakarta, Senin (18/3).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan
devisa dari hasil pariwisata merupakan hal yang penting untuk
ekonomi nasional.
Dengan target US$ 17,6 miliar diharapkan bisa menjadi
penyumbang devisa terbesar setelah kelapa sawit. Sebelumnya
batu bara menduduki urutan kedua perolehan devisa. "Bagi BI
itu langkah penting untuk mengurangi
current account deficit
(CAD), menambah
supply
valuta asing dan menstabilkan nilai
tukar rupiah," jelasnya.
Menurut Perry, devisa itu sektornya bisamelebar dan klasifikasi
bisnis akan dilihat dari sektor pariwisata, penerbangan, resort,
hotel, restoran dan UMKM. "Dampaknya ke pertumbuhan
ekonomi lebih tinggi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan
pendapatan ekonomi masyarakat kita. Pengembangan digital
ekonomi akan semakin memberi nilai tambah tidak hanya devisa
tetapi juga ekonomi rakyat kita," jelasnya.
Perry mengemukakan pula, sejumlah strategi akan digunakan
untuk menggenjot penerimaan devisa, di antaranya adalah
mempercepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur, seperti
New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Yogyakarta dan
akses pendukungnya,
runway
3 Bandara Internasional Soekarno-
Hatta,
rapid exit taxiway
Bandara Internasional I Gusti Ngurah
Rai di Bali, dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata.
"Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut untuk
meningkatkan aksesibilitas danmendukung peningkatan jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara," ujarnya.
Kemudian meningkatkan kualitas amenitas di daerah destinasi
wisatamelalui upaya percepatan pembebasan lahan untuk pengem-
banganamenitasdiDanauTobadanBorobudur. "Jugaadanyapenye-
lenggaraanProgramIndonesiaBersihgunamenjaga kebersihandan
kelestarian lingkungandi berbagai daerahdestinasi wisata," jelasnya.
Di sisi lain, BI juga akan memastikan ketersediaan uang Ru-
piah layak edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai
mandiri (ATM), kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA),
operasional kanal pembayaran, serta pengembangan
elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata.
z
dtf
Fitch Kukuh RI Layak Investasi
MedanBisnis
Jakarta
Lembaga pemeringkat utang Fitch
telah mengumumkan peringkat utang
(rating) Indonesia tetap berada di posisi
BBBdengan
outlookstable
pada 14Maret
2019. Peringkat utang Indonesia oleh
Fitch telahmasuk dalamkategori
invest-
ment grade
sejak 2011 danmeningkat ke
peringkat BBB pada Desember 2017.
Artinya, lembaga itu kukuh Indonesia
layak untuk investasi.
Dalam laporannya, Fitch menyatakan
tingkat beban utang pemerintah yang
rendah dan pertumbuhan ekonomi yang
baik merupakan faktor pendorong
tercapainya peringkat utang (rating) In-
donesia tersebut.
Selanjutnya, beban utang Indonesia
dibandingkan negara
peers
dinilai lebih
aman dan sektor keuangan domestik
dinilai berada dalam kondisi sehat.
Adapun Pertumbuhan Produk Do-
mestik Bruto (PDB) Indonesia dinilai
jauh lebih baik dibandingkan negara-
negara setara (
peers
). Fitch meyakini
bahwa permintaan domestik dan
investasi akan terus mendukung kinerja
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Lebih lanjut Fitch menyatakan, Indo-
nesia mempunyai potensi positif dari
pengalihan tujuan investasi seiring
kondisi perekonomian global dan
kebijakan moneter Amerika Serikat.
Fitch menilai fundamental Sovereign
Credit Indonesiaakan tetapkokohseiring
stabilnyapergerakannilai tukardan tetap
terjaganya cadangan devisa.
Pemerintah Indonesia dinilai
menjalankan kebijakan fiskal yang baik
dan tepat sehingga fiskal Indonesia sehat,
yang ditandai dengan penurunan defisit
APBN dari 2,51% pada 2017 menjadi
1,76% pada 2018.
Penurunan defisit APBN ini didorong
oleh perbaikan penerimaan perpajakan
dan peningkatan kualitas belanja.
Kebijakan fiskal yang
prudent
juga ditun-
jukkan dengan utang Indonesia yang
rendahdenganrasio29,8%terhadapPDB
pada 2018. Selanjutnya, Fitch meyakini
rasioutangPemerintah tetap stabil dalam
beberapa tahun ke depan serta defisit
APBN terjaga di level yang rendah.
Langkah Fitch mempertahankan
peringkat utang Indonesia di posisi BBB
dengan
outlook
stable
tersebut
menunjukkan bahwa perekonomian In-
donesia tetap stabil di tengahpelemahan
ekonomi global. "Reformasi struktural
dan fiskal yang dilakukan pemerintah
bersama denganpemangkukepentingan
merupakan upaya menjaga stabilitas
perekonomian Indonesia," kata Kepala
BiroKomunikasi danLayanan Informasi
Kementerian Keuangan Nufransa Wira
Sakti dalam keterangannya, Jakarta,
Senin (18/3).
Pengumuman Fitch ini mencerminkan
bahwa perekonomian Indonesia masih
dipercaya tetap kuat oleh dunia
internasional di tengah tekanan pele-
mahan ekonomi global. Apresiasi dari
lembaga internasional terkemuka seperti
lembaga rating terhadap kinerja pereko-
nomianIndonesiamemilikiperanpenting
untuk mewujudkan APBN yang lebih
sehat, adil, dan mandiri serta perbaikan
perekonomian Indonesia secara umum.
Gubernur Bank Indonesia Perry
Warjiyo menilai, afirmasi rating Indone-
sia pada level BBB dengan
outlook
stabil
mencerminkankeyakinan lembaga rating
atas perekonomian Indonesia dan
resiliensi sektor eksternal Indonesia di
tengah kondisi ekonomi global yang
masih dipenuhi ketidakpastian. "Ke
depan, Bank Indonesia akan tetap
konsistenmenempuh bauran kebijakan
untuk memperkuat stabilitas eksternal
dan
mendorong
momentum
pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Fitch memiliki representasi yang kuat
dalam menilai peringkat utang negara-
negara
emerging markets
di Asia,
AmerikaLatin, EropaTimur danTengah,
Afrika dan Timur Tengah. Fitch
merupakansalahsatulembagapemering-
kat utang yang kredibel dan telah men-
jadi referensi utama para investor dalam
berinvestasi.
Adapun posisi peringkat utang
terakhir Indonesia adalah Fitch: BBB
Stable, Moody's: Baa2 Stable, S&P :
BBB- Stable, Japan Credit Rating
Agency: BBB Stable, dan Rating & In-
vestment: BBB Stable.
z
dtf
MedanBisnis
Jakarta
Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak
danGas Bumi melaporkan 48 badan usaha
hilir migas yang tidak hadir dalam
verifikasi rutin dan tidakmembayar iuran.
Mereka bakal dicabut izin usahanya.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa
mengatakan sudah merekomendasikan
agar 48 badan usaha itu dicabut izin niaga.
Menurutnya, Menteri ESDM Ignasius
Jonan sudah sepakat."BPH Migas akan
mengusulkan
merekomendasi
pencabutan. Pak Menteri sudah sepakat,"
ujar Fanshurullah di Gedung DPR,
Jakarta, Senin (18/3).
Ke-48 badan usaha hilirmigas itu terdiri
dari 23 badan usaha yang tidak hadir
dalam verifikasi, 18 badan usaha tidak
membayar iuran dan 7 badan usaha tidak
hadir verifikasi dan juga tidak membayar
iuran."Kalau mereka tidak jualan, lalu
BBM subsidi penyalahgunaan. Verifikasi
tidak datang dan iuran nggak bayar, udah
cabut saja," tegas Fanshurulla.
BPHMigas, kata Fanshurullah setiap 3
bulan memanggil para badan usaha. Lalu
setiap iuran yang dibayarkan berguna bagi
negara karena masuk dalam PNBP.
Adapun nama-nama badan yang ber-
potensi dicabut izin usahanya PT. Alwaled
Jaya Perkasa, PT. Anayaka Persada, PT.
Berau Bunker International, PTDwikarya
Niaga Agung, PT. Endo Budiarto Beserta,
PT. Energi Nusantara Prima, PT.
GasEmas, PT. Gelora Lintas Samudra, PT.
Hj Nurfadiah Jaya Angkasa, PT. Inti
Lingga Sejahtera, PT. Intim Perkasa, PT.
Intim Putera Perkasa, PT. Khatulistiwa
Raya Energy, PT. Lautan Luas Tbk, dan PT
Masinton Abadi Sentosa.
Kemudian PT. Tawu Inti Bati, PT. Mitra
Patra Borneo, PT. Oil Tanking Merak , PT.
Patra Buana Putra, PT. Petro Artha Niaga
, PT. Petro Gasindo Intiniaga, PT. Petrobas
, PT. Pumas Petro Lampung, PT. Putra
Naga Sagara , PT. Roulina Energi , PT. Sae
PetroleumIndonesia, PT. SembilanMuara
Abadi Petrolium Gas, PT. Senjo Energi
Indonesia, PT. Suma Adi Jaya, dan PT.
Teknologi Energi Terpadu.
Berikutnya PT. Trans-Pacific Petro-
chemical Indotama, PT. Hude Trindo
Niaga Bahari, PT. VianRama Pratama, PT.
Petro Bakti Persada, PT. Patra SK, PT.
Berkat Restu Guru, PT. Beringin Petro-
leum Energy, PT. Metro Abadi Raya , PT.
Laguna Industri Nusantara , PT. Tri Putri
Atari, PT. Cipta Sarana, PT. BangunMitra
Sejahtera, PT. Emar Elang Perkasa, PT.
Fajar Bintang Mandiri, PT. Gemilang
TrymoMulyatama, PT. Hude TrindoNiaga
Bahari, PT. Nusantara Daya Energi, serta
PT. Puniar Mitra Abadi.
z
dtf
Izin 48 Penyalur BBM Terancam Dicabut
„
medanbisnis/DataRiau.com
SAWIT
Pekerja mengangkut tandan sawit yang
habis dipanen di Perkebunan Sawit
Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara.
Pemerintah Indonesia akan kembali
menyampaikan pendapatnya ke parle-
men Uni Eropa (UE) terkait langkah
diskriminatif UE terhadap komoditi sawit
nasional.
„
medanbisnis/hermansyah
SIBOLGA DIRELOKASI
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook