MedanBisnis - Selasa, 26 Maret 2019 - page 1

Medan
Bisnis
Memb M angun Indone
g I
sia yang Lebih Baik
Harian Ekonomi Terbit 16 Halaman Harga Eceran Rp. 2500,- (dalam kota) Rp. 3000 (luar kota) Medan Bisnis Centre: Layanan Telepon: +6261-4521133
Penanggung Jawab Rubrik : Nurhalim Tanjung
Kurs
US$
„
Sumber |
Emas
Sin$ RM
HKD JPY
„
Sumber|ApepiSumut
Jenis
Harga/Gram
24 Karat
22 Karat
18 Karat [75%]
17 Karat [70%]
THB
Rp 14.223 Rp 10.520 Rp 3.494
Rp 129,57
Rp 1.812
Rp 450,67
Euro
Rp 16.069
Komoditi
„
Sumber|Bappebti,22/3/2019
Jenis
CPO
Kopi Robusta
Karet TSR 20
Jenis Perdagangan
- Forward bln Apr'19
- Spot
- Futures bln Mar'19
- Spot
- Futures bln Apr'19
- Spot
Lokasi
ROTTERDAM
MEDAN
LONDON
LAMPUNG
SINGAPURA
PALEMBANG
Harga
530,00
6.539
1.489,00
148,60
22.012
Satuan
US $ / MT
Rp / Kg
US $ / Ton
Rp / Kg
Sen US $ / Kg
Rp / Kg
Kopi Arabika
- Futures bln Mei'19
- Spot
NEW YORK
MEDAN
94,80
48.208
Sen US $ / Lbs
Rp / Kg
18.664
CNY
Rp 2.120
Indeks
DJIA
JSX
Penutupan Perubahan
Bursa
NIKKEI
NASDAQ
25.502,32
-460,19
7.642,67
-196,29
20.977,11
-650,23
6.411,25
-114,02
Rp 597.000
Rp 594.000
Rp 417.900
Rp 447.750
HargaEmasdiPasaranMedan,
21/3/2019
Selasa,
26 Maret 2019
„
Sumber|Yahoo finance,25/3/2019
UE Diskriminasi Sawit untuk Redam Defisit Perdagangan
Indeks Berita
AGRIBISNIS
METROPOLITAN
Baca di halaman...
10
HUKUM
Baca di halaman...
4
90.226 SISWA SMK DI SUMUT IKUTI UN
Baca di halaman...
11
MedanBisnis
Jakarta
Produk kelapa sawit
asal Indonesia terkena
diskriminasi di Eropa.
Dugaannya diskriminasi
itu dilakukan demi
meredam defisit
perdagangan dengan
Indonesia.
Staf Khusus Kementerian
Luar Negeri untuk Percepatan
Program Prioritas Peter F
Gontha mengatakan, neraca
perdagangan
Indonesia
dengan Uni Eropa surplus.
"Pertanyaan kita sekarang
adalah mereka mau mem-
-
banned
kelapa sawit kita apa-
kah mereka mencoba untuk
diskiriminasi agar
balance of
payment
berubah juga?" kata
Peter di Kementerian Koor-
dinator
Perekonomian,
Jakarta, Senin (25/3).
Berdasarkan data Kemen-
terian Perdagangan, nilai eks-
por Indonesia ke Uni Eropa
sebesar US$ 17,1 miliar dan
nilai impornya US$ 14,1
miliar, sehinggamasih surplus
US$ 3 miliar.
Seperti diketahui, UE akan
mensahkan regulasi yangmela-
rangpenggunaanminyak sawit
dalam Union Delegated Act
RED (Renewable Energy Di-
rective) II karena mengang-
gapnya berdampak buruk bagi
lingkungan. Indonesia menu-
duh regulasi itu sebagai perla-
kuan diskriminatif terhadap
minyak sawit, karena minyak
nabati lain yang diproduksi ne-
gara-negara kawasan tersebut
justru tak terkena larangan.
Uni Eropa sendiri merupa-
kan pasar ekspor terbesar ke-
dua produk minyak kelapa sa-
wit (
crude palm oil
/CPO) dan
turunannya. Tahun lalu, ekspor
keUni Eropamencapai 4,7 juta
ton atau 14,67% dari total
ekspor sebesar 32,02 juta ton.
Peter menyebutkan, dis-
kriminasi Uni Eropa terhadap
produk kelapa sawit Indone-
sia juga membuat pemerintah
menggalang dukungan ke be-
berapa lembaga pemerintah,
diantaranya Dewan Perwaki-
lan Rakyat (DPR). "Kita lihat
bahwa ketua parlemen kita,
DPR ini menulis surat juga
kepada Eropa. Jadi parlemen
to parlemen," ujar Peter.
Surat yang dikirimkan DPR
terkait
delegated act
, yang
merupakan dokumen buatan
Komisi Eropa. Dalam doku-
men itu disebutkan kelapa
sawit merupakam komoditas
berisiko tinggi.
Menurut Peter, dokumen
tersebut akan disidangkan
oleh parlemen Uni Eropa un-
tuk mengambil keputusan.
LIMA PERAMPOK DI TOL DIBEKUK
donesia
(Aprobi)
MP
Tumanggor, pihaknya siap
membantu
pemerintah
melawan
lewat
jalur
hukum."Mendukung peme-
rintah, apapun yang dilakukan
pemerintah. Apapun yang dila-
kukan pemerintah pengusaha
siap mendukung dan pengu-
saha ikut serta bersama peme-
rintah," katanya.
Wakil Ketua Umum III Gap-
ki Togar Sitanggang menga-
takan, para pengusaha akan
terus berdiskusi dengan pe-
merintah terkait diskriminasi
kelapa sawit Indonesia."Kita
akan pertimbangkan semua sa-
ran pemerintah. Kita sebagai
mitra pemerintah akan terus
saling berbicara dan berdiskusi
langkah yang kita ambil,"
ujarnya.
z
dtf
"Kita harus menunggu sampai
3-4 hari ke depan," ujarnya.
Selain DPR, pemerintah
juga akan menggalang
dukungan lewat NGO atau
lembaga swadaya masyarakat
terkait dengan kelapa sawit
nasional. "Indonesia menjadi
salah satu negara yang paling
aktif mengikuti persyaratan-
persyaratan agar kita juga
dianggap dunia bahwa kita
memperhatikan
climate
change
," ungkapnya.
Menteri Koordinator (Men-
ko) Perekonomian Darmin
Nasution diketahui juga meng-
gelar rapat khusus membahas
diskriminasi sawit di Eropa.
Hasil dari rapat ini memu-
tuskan pemerintah akan me-
nempuh jalur hukum untuk
melawan diskriminasi tersebut.
DirjenPerdaganganLuar Ne-
geri Kementerian Perdagangan
(Kemendag) Oke Nurwan
mengatakan, jalur hukum atau
litigasi atas diskriminasi produk
kelapa sawit nasional pun akan
dilakukan secara paralel dengan
proses diplomasi antara Indone-
sia denganUni Eropa. "Jadi kita
akanmelawanEropa inimelalui
berbagai pola. Baik secara
gov-
ernment
dan kita mendorong
juga secara bisnis untuk
melakukan tindakan," kataOke.
Litigasi ini menjadi satu
strategi pemerintah melawan
perlakuan diskriminatif Uni
Eropa terhadap sawit. "Kalau
pun nanti itu kita belum pu-
tuskan menggunakan
law firm
siapa,
law firm base
-nya di
mana. Jadi agenda itulah yang
akan kita putuskan," ujarnya.
Oke menambahkan, langkah
hukumyang ditempuh Indone-
sia pun berbeda dengan yang
dilakukanMalaysia. Tujuannya,
agar kedua negara bisa saling
melengkapi dokumen pelapo-
ranperlakuandiskriminatif atas
produk kelapa sawit."Banyak
yang kita pertimbangkan, salah
satunya mitra kita Malaysia
seperti apa, siapa
law firm
yang
ditunjuk. Kan kita harus saling
melengkapi. Intinya kita tidak
akan tinggal diamterhadap ini,"
ungkapnya.
Sementara para pengusaha
nasional siap mendukung pe-
merintah dalam melawan
perlakuan diskriminasi Uni
Eropa terhadap produk kelapa
sawit tanah air.
Menurut Ketua Umum
Asosiasi Produsen Biofuel In-
KOLOM
‰
Bersihar Lubis
Siapa Takut?"
Saya sempat masygul mendengar kabar bahwa sejumlah
objek wisata di Pulau Samosir sepi. Syahdan, Pantai Pasir
Putih, pemandian air panas Pangururan dan penjualan
suvenir di Tomok dan lainnya sepi melulu.
Padahal selama ini lokasi itu selalu ramai. Namun sejak
tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun pertengahan tahun
lalu jumlah pengunjung anjlok.
Pantai Indah Situngkir di Desa Situngkir, Kecamatan
Pangururan, Kabupaten Samosir bahkan bagai mati suri sejak
2016. Malah setelah tragedi 2018 lalu, kondisi makin parah.
"Alhasil, tahun 2019 aktivitas pengunjung pantai mati total,"
tuturManajer PrimaHotel Roy Simanjuntak, Sabtu (23/3) lalu.
Okupansi hotel di 2018, walau mengalami penurunan
masih ada tamu. Namun setelah tragedi Juni 2018 di Danau
Toba, penurunan okupansi hotel sampai 100%. "Pada 2019
hingga Maret, turun hingga 90%," ungkap Roy.
Sebaliknya, Bupati Samosir Rapidin Simbolon berpendapat
lain. "Untukmenyatakan sepi pengunjung, harus jelas sumber
datanya. Tidak boleh menilai hanya situasi 1 hari," tulis
Rapidin
melalui
pesan
whatsapp
kepada
medanbisnisdaily.com,
Minggu (24/5) lalu.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir Ombang
Siboro malah mengatakan bahwa jumlah pengunjung pada
Minggu (24/3) lalu ke Air Terjun Efrata sebanyak 151 orang.
Objek BatuHobon SianjurMula-mula 21 orang dan Naisogop
15 orang. Bahkan ke Menara Pandang Tele 101 orang,
Sipitudai 40 orang, Pasir Putih Parbaba 159 orang. Ke objek
wisata Huta Bolon Simanindo ada 4 orang warga Belanda.
Kemudian, ke Siallagan sebanyak 30 orang. Ada 5 orang
dari Belanda, 18 orang dari Malaysia dan 7 orang domestik.
Via darat 11 orang, antara lain 4 orang dari Belanda, 5 orang
dari Perancis dan 2 orang dari Malaysia.
Tak lupa Ombang mengajak masyarakat untuk
memviralkan sebuah video berdurasi 1 menit. Apalagi sejak
Februari 2019, KMP Ihan Batak yang eksotik dan modern
sudah berlayar di Danau Toba. "Horas, berlayar di Danau
Toba, sudah aman loh," begitu antara lain narasinya.
Masih ada narasi, "berlayar ke Danau Toba, siapa takut.
Ayo ke Samosir Negeri Indah Kepingan Surga."
Entah siapa yang benar, antara Rapidin dan Ombang atau
Roy. Saya hanya berharap semoga trauma tragedi KM Sinar
Bangun pertengahan tahun lalu sudah pupus. **
""Ayo, ke Samosir
Holding
BUMN Perumahan
Ditunda Usai Pilpres
MedanBisnis
Jakarta
Para anggota
holding
BUMN Perumahan dan Pengembangan
Kawasan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham
untuk melepaskan status perseronya. Namun hingga kini
hold-
ing
tersebut tak kunjung terbentuk.
Kementerian BUMN menargetkan
holding
BUMN Perumahan
danPengembanganKawasan terbentuk pada pertengahanFebruari
2019. Namun hingga kini belum ada kemajuan yang berarti.
Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)
Tumiyana mengatakan, hingga saat ini pembentukan
holding
masih dalam tahap persiapan. Dia menegaskan tidak ada kendala
dalam proses pembentukan
holding
tersebut. "Sekarang semua
persiapan lagi dijalani. Nggak ada kendalanya kok," ujarnya di
WIKA Tower, Jakarta Timur, Senin (25/3).
Meski begitu, Tumiyana mengakui, target pembentukan
Hold-
ing
BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan sedikit
mundur. Saat ini
holding
tersebut diharapkan bisa terbentuk
setelah Pilpres.
Dia tidak menjelaskan alasan kenapa target tersebut mundur.
Tumiyana hanya mengatakan menunggu suasana yang tepat. "Kita
harapannya rampung setelahakhirPilpres. Pemilu rampungmudah-
mudahan juga rampung. Tinggal lihat suasananya," tegasnya.
Sebelumnya WIKA dan PT PP Tbk sudah melakukan RUPS
dan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Lalu
Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMNAloysius Kiik
Ro memperkirakan PP Holding Perumahan dan Pengembangan
Kawasan keluar pada pertengahan bulan Februari."Jadi seperti
kata Bu Menteri BUMN,
holding
ini direncanakan pertengahan
Februari. Kalau lebih cepat ya lebih bagus," ujarnya.
Holding
Perumahan danPengembanganKawasan sendiri berisi 6
anggota di antaranya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT
PembangunanPerumahan(Persero)Tbk, PTViramaKarya (Persero),
PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina
Karya (Persero).
Holding
ini akan dipimpin oleh Perum Perumnas.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno
mengatakan bahwa aturan
holding
BUMN Perumahan hanya
tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Rini mengatakan bahwa rancangan
holding
tersebut sudah siap
semua dan hanya menunggu paraf dari Menteri PUPR. "
Holding
perumahan semuanya sudah. Tinggal finalnya ke Pak Menteri
PUPR, kalau Pak Menko dan Bu Menkeu sudah setuju semua,"
ungkapnya.
z
dtf
Tarif Ojol Naik 20% Mulai 1 Mei
MedanBisnis
Jakarta
Tarif ojek
online
(Ojol) naik
mulai 1 Mei 2019 mendatang.
Khusus di Jabodetabek, tarif
untuk 4 kilometer (km) per-
tama minimal Rp 8.000 hing-
ga Rp 10.000 per km. Selan-
jutnya, tarif batas bawah per
km sebesar Rp 2.000, semen-
tara batas atasnya Rp 2.500.
Direktur Jenderal Perhu-
bungan Darat Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) Bu-
di Setiyadi dalam paparannya
menyebutkan, biaya jasa mini-
mal merupakan biaya yang
dibayarkan penumpang untuk
jarak tempuh paling jauh 4 km.
Dengan begitu, penumpang
akan membayarkan Rp 8.000
untuk 4 km. Lalu, tarif selan-
jutnya per km sebesar Rp
2.000.
Tapi ingat, biaya batas ba-
wah, batas atas dan biayamini-
mal belum termasuk biaya jasa
yang sudah mendapat poto-
ngan biaya tidak langsung
berupa biaya sewa penggunaan
aplikasi. Artinya, untuk
aplikasi sendiri konsumen ha-
rus merogoh kocek lagi, mak-
simal 20%. Tambahan 20%
merupakan komponen tarif
tidak langsung yakni jasa apli-
kator. "20% biaya tidak lang-
sung itu hak aplikator, dia
memelihara aplikasi, opera-
sionalnya, dia kan juga punya
pegawai," katanya di Kemen-
hub Jakarta, Senin (25/3).
Dia menjelaskan, tarif baru
ini sebenarnya mengakomo-
dasi keinginan para
driver
soal
kenaikan tarif. "Memang ada
kenaikan (tarif ) sedikit," ka-
tanya.
Budi menerangkan jika tarif
bersih (nett) atau tanpa po-
tongan jasa aplikator saat ini
sekitar Rp 1.600 - Rp 1.800,
maka pada tarif yang baru
terjadi kenaikan 10% hingga
20%, menjadi sekitar Rp 1.800
- Rp 2.100 per km untuk batas
bawahnya. "Kalau misalnya
penerapan nett-nya Rp 1.800
kita naikan Rp 2.000 berarti
ada kenaikan Rp 200, sekitar
20% barang kali ya," ujarnya.
Meski begitu, Budi menye-
butkan, tarif ini tidak bersifat
tetap. Tarif itu akan dievaluasi
setiap 3 bulan sekali."Dina-
mika tarif mengikuti bagai-
mana aspek ekonomi, sosial
termasuk politis, kita menor-
makan surat keputusan ini 3
bulan sekali lakukan evaluasi,"
tuturnya.
Dia menambahkan, batas
atas diterapkan untuk melin-
dungi konsumen. Dengan de-
mikian, konsumen tidakmem-
bayar tarif terlampau mahal.-
"Kita kan dari batas bawah ke
atas,
up to
, kalau batas atas kita
ingin melindungi pengemudi
dan masyarakatnya. Jangan
sampai masyarakatnya bayar
berlebihan," katanya.
Dia menerangkan, dalam
kondisi tertentu tarif bisa saja
naik. Sebab, hal itu berkaitan
dengan ketersediaan dan per-
mintaan."Kenapa harus ada
batas atas, biasanya dikenakan
saat malam hari, saat hujan,
atau saat jam sibuk peak hour
pagi itu antara
supply
dengan
demand
tidak seimbang, itu
dikenakan seperti itu (batas
atas)," ujarnya.
Dengan adanya batas atas
ini, aplikator juga tidak bisa
'memainkan' harga sehingga
tarifnya lebih dari Rp 2.500 per
km."ItuRp 2.500, nanti jangan
dikenakan Rp 3.000 kan bisa
saja, permainan aplikasi kan
bisa seperti itu. Jadi kalau
seperti ini, ini mengingat,
artinya, aplikator tidak boleh
memainkan batas atas saat di
atas Rp 2.500," ujarnya.
Budi menyadari, keputusan
ini tak akan menyenangkan
semua pihak. Menurutnya, ada
yang senang, ada juga yang
tidak senang dengan kepu-
tusan ini."Saya kira, tadi saya
sampaikan sebuah keputusan
ada suka, ada tidak suka,"
katanya.
Meski demikian, Budi
menerangkan, regulasi Ojol
termasuk tarif di dalamnya tak
lepas dari usulan pengemudi
atau
driver
Ojol. Sebab itu, dia
berharap
driver
mau
menerima keputusan ini. "Ini
adalah regulasi mengikuti
tuntutan pengemudi," ujarnya.
Ketua Presidium Nasional
Gabungan Roda Dua (Garda)
Indonesia Igun Wicaksono
menyebutkan tarif Ojol ter-
sebut masih di bawah usulan
driver
, di mana sebelumnya
driver
mengusulkan Rp 2.400
per km nett, atau gross sebesar
Rp 3.000 km.
Menurutnya, usulan Rp
3.000 per km itumemasukkan
potongan jasa untuk aplikator
sebesar 20%. "Satu potongan
jasa 20%, kedua perawatan
kendaraan, terus penyusutan
kendaraan, kami kan setiap
bulan rata-rata mengangsur
kendaraan," katanya.
z
dtf
„
medanbisnis/ariandi
PUPUK UREA BERSUBSIDI LANGKA DI KARO
MedanBisnis
Jakarta
Sebanyak 6.204 nelayan di enam pro-
vinsi, tidak termasuk Sumatera Utara,
menerima penyaluran Kredit Usaha Rak-
yat (KUR) sebesar Rp 201,2miliar. Penye-
rahan KUR dilakukan olehMenteri Koor-
dinator Perekonomian Darmin Nasution.
Penyaluran modal tersebut diberikan
untuk nelayan di sentra nelayan dan
budidaya ikan di enam provinsi, yakni
Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur,
Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat
(NTB), dan Sulawesi Tenggara."KUR
sudah disalurkan sejak 2015 dengan suku
bunga kredit tinggi dan jumlah kredit yang
sedikit. Lalu, Presidenminta kita turunkan
suku bunga KURmenjadi
single digit
dan
kami realisasikan dengan menurunkan
suku bunga KUR ke level 7% pada 2018,"
kata Darmin dalam keterangan
tertulisnya, Senin (25/3).
"Tidak hanya suku bunga kita turunkan,
pemerintah juga mengembangkan jenis
KUR untuk rakyat, salah satunya seperti
KUR Perikanan Rakyat ini," jelasnya di
Pelabuhan Morodemak, Kabupaten
Demak, Provinsi Jawa Tengah.
Adapun KUR yang disalurkan di
PelabuhanMorodemakmencapai Rp 72,2
miliar kepada 2.122 debitur.
Darmin juga melakukan dialog melalui
video conference
dengan penerima
manfaat di lima lokasi lainnya dengan
rincian plafon di Jawa Timur Rp 77,31
miliar untuk 2.348 debitur, Jawa Barat Rp
22,96 miliar untuk 700 debitur, Sulawesi
Tenggara Rp 17,36 miliar untuk 698
debitur, Sumatera Selatan Rp 6,66 miliar
untuk 169 debitur, NTB Rp 4,71 miliar
untuk 167 debitur.
"Dari modal yang saya keluarkan sebesar
Rp 64 juta, saya bisa dapat omzet Rp 97
juta. Jadi betul jika KUR memang bisa
meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata
Abdul Rohman, seorang penerima
manfaat KUR Perikanan Rakyat di Ogan
Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera
Selatan, saat melakukan dialog dengan
Darmin melalui
video conference
.
Hingga Februari 2019, KUR Sektor
Perikanan secara nasional berhasil
disalurkanmencapai Rp 5,2 triliun ke 220
ribu debitur."Pada kesempatan ini, saya
juga meminta bank untuk mempercepat
penggunaan kartu dalam penarikan KUR
sesuai dengan kebutuhan debitur," tambah
Darmin.
z
dtf
Ribuan Nelayan Dapat KUR Rp 201 Miliar
PEKERJA KREDIT USAHA RAKYAT
Seorang nelayan berada di pelabuhan Sibolga, Sumut. Sebanyak
6.204 nelayan di enam provinsi, tidak termasuk Sumatera
Utara, menerima penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
sebesar Rp 201,2 miliar.
„
medanbisnis/ariandi
*Per22/3/2019
„
RI Lakukan Perlawanan Hukum
Dari 6 Provinsi, Tidak Termasuk Sumut
Komunitas Petani Jagung Usulkan Dihapus
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook