Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dituding menahan 12.000 kartu kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan yang telah tercetak.
"Pembatalan distribusi kartu BPJS itu telah membuat resah masyarakat. Karena sejak awal warga sudah mengetahui akan adanya distribusi 12.000 kartu BPJS PBI dari berbagai informasi, termasuk dari pelaksanaan reses dewan dan kegiatan-kegiatan lainnya," kata Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah, di Medan, Jumat (26/4/2019).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Dinkes Medan telah melakukan pelanggaran karena tidak mendistribusikan 12.000 kartu kepesertaan PBI BPJS yang telah tercetak.
"Kebijakan Dinkes yang akan membatalkan distribusi kartu BPJS itu melanggar. Karena bukan saja Pemko dan DPRD mengesahkan anggarannya, tapi juga kartunya telah dicetak dan tinggal didistribusikan saja. Artinya, nama-nama warga penerima BPJS PBI sudah ada," sebutnya.
Bahrum mengatakan, pihaknya mendengar bahwa kebijakan membatalkan distribusi kartu BPJS itu karena Pemko akan melakukan verifikasi terhadap warga yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos). Menurut Bahrum, hal itu seharusnya tak perlu dilakukan, karena masyarakat penerima BPJS Kesehatan bukan warga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Penerima BPJS Kesehatan, jelasnya, bukan mutlak masyarakat miskin, tapi warga yang tidak mampu membayar biaya kesehatannya. Jika keuangan daerah mampu, maka pemerintah wajib menjamin biaya kesehatan seluruh masyarakatnya, dengan catatan kelas tiga.
"Makanya setiap tahun anggaran BPJS Kesehatan PBI terus bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Seperti di Medan, jumlah penerima BPJS PBI sudah sangat jauh di atas jumlah masyarakat miskin. Jadi, penerima PBI itu bukan saja warga miskin. Idealnya untuk seluruh warga," kata Bahrumsyah.
Kepala Dinkes Medan, Edwin Effendi, menolak disebutkan pihaknya akan membatalkan distribusi kartu BPJS Kesehatan PBI. Namun dia mengakui masih melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial.
"Tidak ada kita tahan itu. Mana mungkin kita tahan pendistribusian kartu kesehatan masyarakat dengan sebanyak 12.000. Tapi memang saat ini kita masih koordinasi dengan Dinas Sosial. Bukan menahannya," kata Edwin Effendi.