Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Upaya pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara mendapat apresiasi dari akademisi Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan. Pemindahan itu dinilai sudah tepat, mengingat Jakarta sudah tak sanggup lagi menanggung beban, terutama secara ekologis.
Demikian dikatakan Dosen Hukum Tata Negara UHN, Medan, Januari Sihotang dalam wawancaranya dengan medanbisnisdaily.com, Jumat (23/8/2019).
Penulis buku Rekonstruksi Ketetapan MPR dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia ini menjelaskan, beban ekologis itu berbanding lurus dengan beban ekonomi, birokrasi dan politik yang dialami Jakarta.
"Beban ekologis itu misalnya polusi udara dan suara hingga masalah sampah. Apalagi, daya dukung kota satelit seperti Tangerang dan Bekasi juga tidak dapat diharapkan maksimal karena kedua kota itu juga memiliki permasalahan yang hampir sama dengan Jakarta," kata Januari.
Selain itu, sambung mahasiswa soktor Ilmu Hukum UGM ini, pemindahan ibu kota akan seiring dengan percepatan terbukanya pusat-pusat ekonomi baru di daerah. Dengan demikian, akan terjadi pemerataan ekonomi sesuai dengan trilogi pembangunan nasional.
Menurut Januari, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah, khususnya terkait anggaran. Hal itu mungkin akan membuat Presiden Jokowi tidak populer.
Perkiraan dana Rp 466 triliun untuk pembangunan ibu kota baru bukan angka yang sedikit. Setidaknya dana itu mencakup 25% dari APBN Indonesia. Jika misalnya Bappenas menargetkan pembangunan tersebut bersifat multiyears (5-10 tahun), maka ada kisaran dana Rp 100 triliun yang tersedot dari APBN setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan maksimal terutama dari DPR untuk menyetujui dan merealisaikan anggaran tersebut, jelas Januari.
"Saya yakin akan banyak pos-pos belanja negara yang dirampingkan. Oleh karena itu, Jokowi harus siap-siap tidak popular di mata masyarakat selama lima tahun ini. Apalagi jika dana yang dipotong untuk pembangunan ibu kota berasal dari dana-dana yang ‘bersentuhan langsung’ dengan masyarakat seperti dana BPJS, dana subsidi, dana perimbangan pusat dan daerah maupun dana pendidikan," pungkasnya.