Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini menggelar rapat koordinasi pembahasan tentang kartu tani.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan implementasi kartu tani saat ini belum optimal. Dia menyebutkan sudah ada 5 juta kartu yang terdistribusi namun yang digunakan masih sangat sedikit. Menurut dia, pemerintah tahun ini menargetkan distribusi hingga 10 juta kartu.
"Tapi yang terpakai ini masih sangat kecil 520.000, pertama karena ini butuh waktu. Lalu ada petani yang di gunung (lahannya), jangan bayangkan petani seperti di Karawang dan Subang. Mereka jauh dari kota, karena itu ini perlu langkah serius untuk mencapai target," kata Amran di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Dia mengungkapkan, masalah lain karena tidak semua wilayah memiliki akses telekomunikasi yang baik dan sulitnya eletcronic data capture (EDC). Kemudian kebiasaan petani yang masih belum melek teknologi karena mereka masih di pelosok.
"Kebiasaan petani ini tidak mudah berubah, beda dengan bantuan pangan non tunai itu kan sudah melek teknologi. Kalau ini (bantuan pupuk) petaninya ada di pelosok. Makanya kita mulai di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dulu," jelas dia.
Amran mengatakan, untuk meningkatkan penggunaan kartu tani ini pemerintah akan membentuk tim untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Menurut Amran, nantinya dengan kartu tani ini, distribusi pupuk diharapkan bisa tepat waktu dan petani bisa lebih efisien. Selain itu petani juga bisa mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) melalui kartu tani tersebut.
Program kartu tani memang ditujukan untuk mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk, bibit, dan akses permodalan di bidang pertanian. Untuk bank penerbit kartu tani terdiri dari 3 bank BUMN, yaitu BRI untuk Banten, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Bank Mandiri untuk Jawa Barat, dan Bank BNI untuk Jawa Timur. dtc