Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Atas kiprah Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, yang sudah satu tahun memimpin, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, memberi nilai buruk kepadanya. PDIP mencermati apa saja yang sudah dilakukan mantan Pangkostrad itu dalam hal tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan dan kebijakannya merespons isu-isu krusial.
Senin (9/9/2019) secara gamblang para anggota FPDIP mengungkapkan kinerja Edy sejak dilantik pada 5 September 2018 kepada wartawan. Selain Ketua dan Sekretaris Fraksi, Baskami Ginting dan Sarma Hutajulu, ada juga Sutrisno Pangaribuan (wakil ketua fraksi), Ruben Tarigan (Wakil Ketua DPRD), Herman Sembiring, Poaradda Nababan, Siti Aminah Perangin-angin, Horas Rajagukguk, Wasner Sianturi, Brillian Moktar dan sebagainya.
Di tata kelola pemerintahan, Edy dinyatakan tidak cakap membina komunikasi. Baik dengan lembaga legislatif, kepala-kepala daerah di kabupaten/kota. Dia juga tidak becus menata pemerintahannya, kaitannya dengan pemilihan kepala dinas yang tidak transparan dan tak menentu.
"Masak ada pejabat Eselon II (sedang menjabat) yang ikut proses lelang jabatan juga untuk tingkat eselon II," kata Sutrisno.Pada tata kelola keuangan, Wasner mengkritisi kondisi Badan Usaha Milik Daerah (seperti, Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, PT Perkebunan Sumatera Utara dan sebagainya) yang gagal berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah. Padahal setiap tahun disuntik tambahan atau penyertaan modal.
Yang tak kalah memprihatinkan, hingga saat ini kasus investasi ceroboh yang menyebabkan Bank Sumut mengalami kerugian sebesar Rp 147miliar hingga kini pengusutannya tidak diketahui.
"Aset-aset Pemprov hingga saat ini pelacakan dan pengusutannya juga tidak kita ketahui. Mess Pemprov di Jakarta
hanya menghabiskan anggaran. Lebih baik diserahkan ke pihak ketiga agar menghasilkan," ujar Siti Aminah.
Kata Sutrisno, urusan Kota Medan yang merupakan domain wali kota, terasa aneh kok Edy sibuk mengurusi. Dengan membentuk tim penanggulangan banjir dan berencana membangun jalan tol dalam kota.
Sengketa tanah terkait lahan eks HGU PTPN II tidak jelas penyelesaiannya. Pemprov Sumut tidak transparan kepada siapa saja tanah akan didistribusikan. Dengan cara membatalkan nominatif penerima yang pernah disusun gubernur sebelumnya, Erry Nuradi.
"Jadi gubernur rasa wali kota Edy Rahmayadi," tegasnya.
Edy selama satu tahun menahkodai Sumut, tutur Sarma, belum mampu melakukan penyelesaian berbagai masalah (problem solver). Tetapi justru jadi sumber masalah (trouble maker).
Siti memberi nilai 4 atas performa kepemimpinan Edy. Wasner memberi nilai 5 dan Baskami nilai 6.
Edy yang dimintai pendapatnya tentang kritik terhadap dirinya ini berusaha tampil tenang saat diwawancara beberapa waktu lalu. Katanya, boleh-boleh saja siapapun memberikan penilaian terhadap dirinya. Termasuk wartawan.
"Kalau saya selaku eksekutif nilainya 4 - 6, berarti dewan nilainya juga 4 - 6," jawabnya.
Terang Edy, DPRD tugasnya mengontrol, mengevaluasi dan juga menyusun anggaran (budgeting). Dia mempertanyakan kenapa tidak di dalam pertemuan antara legislatif dan eksekutif kritik PDIP disampaikan.
Dijelaskannya, pihak Pemprov sudah membuat masterplan dengan grand design jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Itulah yang dikutinya. "Jadi ini bukan persoalan nilai," ujarnya.