Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatra Utara, Musa Rajekshah.
(...)
Senin, 16 Sep 2019 11:25 WIB  •  Dilihat 1,068 kali  •  http://www.mdn.biz.id/o/86046/
Satu Tahun ERAMAS
Ini Capaian Kinerja dan Upaya yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Sumut
Medanbisnisdaily.com-Medan. Satu tahun kepemimpinan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatra Utara , Musa Rajekshah (ERAMAS), tentu tidak terlepas dari dukungan para punggawanya, yakni organisasi perangkat daerah (OPD).

Salah satu OPD Pemprov Sumut yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Lalu apa yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Sumut untuk Sumut Aman, Maju dan Bermartabat?. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumut, Binsar Situmorang, Selasa (10/9/2019), menyebutkan capaian kinerja dan upaya-upaya yang dilakukan.

Capaian tahun 2018 itu antara lain ditunjukkan lewat indikator kinerja utama yaitu cakupan pelayanan Amdal yang sudah terealisasi 100%. Kemudian cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup terealisasi 100%. Pemantauan pengelolaan wilayah pesisir terealisasi 1 dokumen, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terealisasi 67,17%, penurunan emisi Gas Rumah Kaca terealisasi 24.454.240 tCO2eq.

Kemudian pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor yang sensitif terealisasi 9 lokasi dan pelayanan informasi status mutu udara ambien terealisasi 12 unit lokasi serta publikasi dokumen status lingkungan hidup terealisasi 1 dokumen.

Lalu apa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Sumut. Binsar mengatakan pihaknya dalam bidang tugas Penataan Lingkungan telah menyusun instrumen Lingkungan Hidup antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Provinsi Sumut Tahun 2019-2023.

Kemudian memvalidasi KLHS RTRW Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Serdang Bedagai, serta Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumut yang hasilnya berupa Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Sumut.

Dinas Lingkungan Hidup Sumut juga masuk nominasi 6 besar peraih penghargaan NIRWASITA TANTRA dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tahun 2018. Selanjutnya untuk peningkatan kapasitas SDM instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Sumut juga telah melakukan bimbingan teknis perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam bidang tugas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), lanjut Binsar, capaian kinerjanya adalah telah mempersiapkan pembangunan pusat pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi di Kabupaten Batubara, dimana tahapannya antara lain bekerjasama dengan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei melalui konsultan Green Global Government International untuk melakukan survey pengumpulan data/volume limbah B3 yang ada di Sumut.

"Sebagai contoh data yang diambil adalah dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang bekerjasama dengan Komisi D DPRD Sumut dan Bappeda Sumut akan melakukan audiensi ke Bupati Batubara untuk persiapan lahan dan melakukan studi kelayakan di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2020," ujar Binsar.

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Sumut juga telah memiliki aplikasi kinerja pengelolaan limbah B3 Sumut (Si Raja Limbah Sumut) secara online yang merupakan bentuk pelaporan usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3, dimana pada tahun 2018 pelaporannya masih dilakukan secara manual dan sejak tahun 2019 sudah dilakukan secara online, dimana ada 80 perusahaan yang terdaftar sebagai pelapor limbah B3.

Dinas Lingkungan Hidup Sumut juga sudah menerapkan penerbitan ijin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan skala provinsi melalui system online single submission (OSS) sebanyak 2 perusahaan, dan telah mewajibkan juga seluruh kabupaten/kota untuk menerbitkan ijin untuk tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 melalui system OSS.

Untuk pengelolaan limbah medis, Dinas Lingkungan Hidup Sumut telah menerbitkan ijin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah medis skala provinsi sebanyak 3 perusahaan. Kegiatan pengumpulan limbah medis di Sumut, telah berhasil mengumpulkan limbah medis sebanyak 90 ton/bulan dari 3 perusahaan yang telah memiliki ijin. Dinas Lingkungan Hidup Sumut juga telah memfasilitasi 4 rumah sakit pemerintah dan swasta sehingga memiliki ijin pengolahan limbah B3 medis untuk kegiatan insenerasi.

Kadis Lingkungan Hidup Sumut, Binsar Situmorang pada kegiatan membersihkan eceng gondok (clean up) Danau Toba. Pembersihan dilakukan di Desa Janji Maria, Kabupaten Toba Samosir dan Desa Huta Nagodang, Taput pada awal Desember 2018. (foto/istimewa)
Dalam bidang tugas Pengelolaan Persampahan, capaian kinerjanya yaitu penyusunan kebijakan strategis pengelolaan sampah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Jakstrada) Provinsi Sumut tahun 2018. Kemudian pembangunan pusat daur ulang sampah di Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2018.

Selanjutnya pengadaan tong sampah terpilah 5 dan pengadaan becak sampah untuk didistribusikan kepada kabupaten/kota dan masyarakat di tahun 2019, pembangunan Pusat Daur Ulang di Deli Serdang tahun 2019, pembangunan TPS 3 R di Kota Pematang Siantar, penjajakan kerjasama dengan luar negeri di bidang pengelolaan sampah dengan Jepang, Korea, Swedia dan penyusunan naskah akademis untuk Perda pengelolaan sampah Provinsi Sumut.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Sumut juga merubah paradigma dengan slogan "sampah menjadi uang" untuk nilai tambah ekonomi masyarakat melalui pembangunan Bank Sampah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Provsu, dimana pada tahun 2018 UPT ini telah mencatatkan omset senilai Rp 10 juta.

Kemudian ada juga pendistribusian sarana prasana sampah seperti tong sampah, beca sampah, truk sampah kepada masyarakat di tahun 2018 dan 2019. Pada 10 september 2019, Dinas Lingkungan Hidup Sumut akan melaksanakan Rakorda Persampahan dengan mengangkat isu pengurangan sampah plastik di laut, serta implementasi aplikasi pelaporan persampahan secara elektronik (online).

Binsar lebih lanjut mengatakan, dalam bidang tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, di tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Sumut sedang membangun Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) Domestik di SMPN 4 Pematang Siantar.

Selain itu telah disiapkan juga pembuatan DED IPAL, yang rencananya IPAL ini akan di alokasikan di Pesantren Roihanul Jannah Mandailing Natal dan di Sekolah Terpadu Darul Hasan, Padang Sidempuan pada tahun 2020.

Selanjutnya untuk mengendalikan pencemaran air di Danau Toba, Dinas Lingkungan Hidup Sumut telah melakukan pemantauan kualitas air Danau Toba secara berkelanjutan dan juga sudah menerapkan sistem monitoring online (onlimo) kualitas air di Ajibata dan Maroom mulai tahun 2017, di Palipi mulai tahun 2018, serta di Tipang atau Muara di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 akan direncanakan juga di Pangururan dan Parapat.

Upaya menjaga kebersihan dan pengendalian pencemaran di Kawasan Parawisata Danau Toba, Dinas Lingkungan Hidup Sumut telah melaksanakannya melalui kegiatan Clean Up Danau Toba Tahun 2018, di Desa Saribu Raja, Kecamatan Janji Maria, Toba Samosir dan Desa Hutanagodang Kecamatan Muara, Tapanuli Utara.

Untuk udara ambien, di thn 2019 Dinas Lingkungan Hidup Sumut dan Pemko Medan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien perkotaan secara online, dimana alat pantaunya diletakkan di lapangan Merdeka Kota Medan. Dengan adanya alat ini maka kita dapat mengetahui kondisi/kualitas udara Kota Medan secara realtime, dan dapat menginformasikan kepada masyarakat kualitas udara pada saat itu sehat atau tidak sehat.

Lebih lanjut disebutkan Binsar, hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Sumut aktif melakukan upaya pengendalian perubahan iklim melalui upaya penurunan emisi gas rumah kaca secara konsisten dan berkelanjutan khususnya di sektor limbah. Komitmen penurunan emisi gas rumah kaca itu menjadi salah satu misi Dinas Lingkungan Hidup Sumut menghadapi Conference of Parties (COP) 25 di Chili, pada Desember 2019.

"Misi lainnya adalah terus meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan, dan juga pengamanan keanekaragaman hayati Provinsi Sumatera Utara," sebut Binsar.

Dan dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, Dinas Lingkungan Hidup Sumut baru saja yaitu pada Jumat (6/9/2019), melakukan restorasi mangrove bersama KPH I Stabat dan Yayasan Gadjah Sumatera beserta kelompok tani mangrove untuk mengembalikan fungsi hutan mangrove Lubuk Kertang Langkat yang selama ini mengalami alih fungsi lahan.

Desa Lubuk Kertang tersebut adalah salah satu dari beberapa desa binaan yang telah mendeklarasikan kesiapannya untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim (Proklim) pada Sistem Registri Nasional.

Lebih lanjut juga disebutkan, dalam bidang tugas Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Sumut telah mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana pada tahun 2018 Pemprov Sumut memperoleh penghargaan Piala Kalpataru. Meilinda Harefa dari yang sebelumnya hanya mendapatkan sertifikat penghargaan saja.

Penghargaan Kalpataru ini merupakan penghargaan yang diperoleh dengan menerapkan konservasi mangrove dan juga sekaligus meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan buah mangrove menjadi produk sirup, bahan organik batik dan lain-lain.

Dalam hal peningkatan kinerja pelaku usaha/industri dalam pengelolaan lingkungan hidup, telah terjadi peningkatan ketaatan dari semula 75 perusahaan yang mendapat peringkat baik pada tahun 2017, menjadi 81 perusahaan pada tahun 2018. Sedangkan jumlah kinerja ketaatan yang kurang baik menurun dari 10 usaha yang kurang taat pada tahun 2017, menjadi 4 usaha atau menurun 150% yang kurang taat pada tahun 2018.

Selanjutnya juga dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan lingkungan sejak usia dini telah terjadi peningkatan kinerja dari semula pada tahun 2017 terdapat 83 sekolah berbasis pendidikan lingkungan hidup menjadi 143 sekolah pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar 72%.

Disamping itu utk akselerasi penerapan pendidikan lingkungan, sejak usia dini telah dilakukan upaya kerjasama melalui MoU dengan 4 kabupaten/kota yaitu Kota Medan, Deli Serdang, Karo dan Langkat. Sebagai tambahan juga pada 2018, telah terbentuk Forum Penerima Penghargaan Kalpataru dengan tujuan agar penerima kalpataru tetap meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi lingkungan hidup.

Selanjutnya pada 2018 telah dilaksanakan pemberdayaan untuk para penegak dan pandega pramuka dalam menggerakkan kalangan muda atau kalangan milenial utk pelestarian lingkungan hidup yang tergabung dalam program Saka Kalpataru.

"Dan untuk tahap awal telah ditetapkan 100 orang. Dalam kancah nasional Dinas Lingkungan Hidup Sumut juga telah meraih penghargaan peringkat 2 nasional pada Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019," ungkap Binsar.

Untuk proses penegakan hukum, telah dilakukan pemeriksaan ketaatan terhadap 4 perusahaan pada tahun 2019 dari semula pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Sumut hanya bersifat mendampingi pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum

Selain itu, tambah Binsar, dinasnya juga aktif dan konsisten menjaga kerusakan Danau Toba dan kawasannya dari pencemaran. Pemprov Sumut telah meminta petunjuk ke Pemerintah Pusat untuk menertibkan atau bahkan menutup perusahaan yang terbukti mencemari dan merusak perairan dan kawasan pariwisata Danau Toba.

Hal itu dilakukan Pemprov Sumut, kata Binsar, mengingat posisinya yang tidak kuat bila memberhentikan operasional perusahaan-perusahaan yang mencemari kawasan Danau Toba. Pasalnya ijin perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan Danau Toba itu, kebanyakan dikeluarkan pusat. Hal itu pula yang membuat posisi Pemprov Sumut lemah untuk melakukan penutupan.

Salah satu perusahaan di kawasan Danau Toba yaitu Aquafarm Nusantara, ungkap Binsar, telah dijatuhi sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Gubsu Edy Rahmayadi pada 1 Februari. Sanksi itu dijatuhkan karena hasil investigasi tim Dinas Lingkungan Hidup Sumut, Aquafarm terbukti melakukan pelanggaran dari sisi over kapasitas produksi.

Kemudian Aquafarm terbukti melakukan pelanggaran dari sisi daya dukung dan daya tampung perairan Danau Toba serta dari sisi tidak dilakukannya pengelolaan limbah cair pada unit kegiatan pembenihan ikan, pengelolaan ikan, pabrik pakan ikan di Serdang Bedagai.

Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki PAD yang bersumber dari hasil pengujian kualitas air dan udara di UPT Laboratorium Lingkungan. Realisasi PAD pada 2 tahun terakhir yaitu pada 2017 sebesar Rp 1.237.239.000, dan pada 2018 sebesar Rp 1.333.556.000. Kemudian pada 2019 yaitu sampai 6 September sebesar Rp 1.104.524.000, sementara target tahun 2019 sebesar Rp 1.300.000.000.

 
Reaksi Anda
Senang
21.35%
Bangga
10.42%
Lucu
17.71%
Terkejut
8.33%
Sedih
9.38%
Takut
15.63%
Marah
17.19%
 
Berita Terkait
Fokus Berita
Komentar Anda