Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. PKS mendukung pelaksanaan pilkada langsung karena memberi hak kepada rakyat untuk menentukan pilihannya. Pilkada langsung dinilai berdampak baik bagi kesejahteraan rakyat.
"Pilkada langsung memberi hak yang prinsip bagi rakyat untuk menentukan pilihannya. Dan karena dipilih rakyat, pilkada langsung kepala daerah punya posisi yang kuat karena sulit untuk dijatuhkan oleh DPRD. Dan ini memberi hak ekskutif yang kuat pada APBD. Jadi pilkada langsung baik bagi kesejahteraan rakyat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (8/11/2019).
Namun demikian, Mardani mengakui jika pilkada langsung memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Menurutnya, ide mengganti pemilihan langsung bukan gagasan yang menghargai kedaulatan rakyat.
"Bahwa ada kekurangan kita perbaiki. Misal menurunkan ambang batas pendaftaran dari 20 persen ke angka 7 persen hingga akan ada kompetisi yang sehat dan berpeluang menghasilkan kepala daerah dengan merit system. Ide mengganti pemilihan langsung bukan gagasan yang menghargai kedaulatan rakyat," ujarnya.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPR itu setuju jika evaluasi pilkada langsung harus dilakukan. Pilkada langsung yang disebut menelan biaya tinggi menurut Mardani bisa disiasati dengan sistem voting dan rekap suara secara elektronik.
"Untuk evaluasi harus dilakukan. Biaya tinggi bisa diminimalisir dengan memendekkan waktu kampanye dan e-voting serta e-rekap," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi.
"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).(dtc)