Kepala Laboratorium Perpajakan Fisip USU, Hatta Rido, merupakan pelaksana riset pengaruh penyebaran hoax terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019 di Sumatra Utara.
(parlindungan sibuea)
Jumat, 08 Nov 2019 20:47 WIB  •  Dilihat 195 kali  •  http://www.mdn.biz.id/o/92076/
Ini Kelemahan Penanganan Hoax di Sumut saat Pemilu 2019
Medanbisnisdaily.com - Medan. Berdasarkan riset yang dilakukan Fisip USU sejak September lalu, terungkap sejumlah kelemahan penanganan penyebaran hoax atau berita tidak mengandung kebenaran di Pemilu 2019 lalu di Sumatra Utara.

Kelemahan pertama, tidak adanya model penanganan yang telah terpola. Akibatnya penyebaran hoax menjadi jauh lebih cepat dari pada penanganannya. Contohnya, penyebaran hoax yang menyerang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan. Penanganan baru dilakukan beberapa jam setelah hoax pertama kali muncul.

Kedua, tidak adanya sanksi yang jelas dan terukur bagi pelaku penyebaran hoax. Akibatnya, sekalipun telah diadukan kepada pihak berwajib penyebarannya tetap berlangsung. Sanksi baru dijatuhkan ketika terkait serangan terhadap kandidat atau peserta pemilu.

Ketiga, tidak adanya tim khusus di setiap tingkatan penyelenggara; provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas menghempang penyebaran hoax sedini mungkin. Tim khusus semacam unit cyber yang dimiliki kepolisian.

Kepala Laboratorium Perpajakan, Hatta Rido, yang memimpin riset mengungkapkan kelemahan-kelemahan tersebut pada forum Diseminasi dan Publikasi Hasil Riset tentang pengaruh penyebaran hoax terhadap kualitas Pemilu di kantor KPU Sumut, Jumat (8/11/2019).

"Penyebaran hoax yang begitu cepat berakibat pada bertambahnya tekanan psikis kepada penyelenggara pemilu (KPU). Seperti, harus melaksanakan pemungutan suara ulang," tegas Hatta.

Hadir pada forum diseminasi tersebut, komisioner Badan Pengawas Pemilu Sumut (Marwan), komisioner KPU Sumut (Mulia Banurea), utusan KPU RI, perwakilan partai politik, komisioner KPU Medan dan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat.

Oleh komisioner divisi teknis KPU Medan, Reynaldi Khair, kelemahan sebagaimana disebutkan Hatta. Ketiadaan pola baku penanganan penyebaran hoax membuat para penyelenggara pemilu "kalah". Ditambah juga tidak ada tim khusus atau tim cyber.

"Penyebaran hoax itu begitu cepat seperti deret ukur, sementara penanganannya semacam deret ukur. Jadinya tidak bisa dikalahkan," ungkap Reynaldi.

Soal tim cyber yang berdasarkan hasil riset perlu dibentuk, terangnya, terkendala oleh sumber pembiayaan. Tidak mungkin dibentuk jika pendanaannya tidak dimiliki.

Reporter
PARLINDUNGAN SIBUEA
Editor
RAMITA HARJA
Sumber: AirVisual.com
Reaksi Anda
Senang
12.86%
Bangga
17.14%
Lucu
11.43%
Terkejut
11.43%
Sedih
15.71%
Takut
15.71%
Marah
15.71%
 
Berita Terkait
Jumat, 15 Nov 2019 20:11 WIB
Jumat, 15 Nov 2019 19:34 WIB
Fokus Berita
Komentar Anda