Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Perbincangan mengenai wakil menteri (Wamen) menghangat lagi. Setelah Presiden Jokowi melantik 12 Wamen, terbetik kabar Presiden akan mengangkat enam Wamen lagi.
Namun Presiden Jokowi menyatakan belum ada penambaham Wamen baru selain Wamendikbud serta Wakil Panglima TNI. "Belum," ujar Jokowi saat ditanya wartawan perihal penambahan Wamen baru di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11) lalu.
Menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, dua peraturan presiden (Perpres)-nya telah diteken. "Jadi di luar itu seperti Pak Jokowi tadi katakan, belum dibicarakan,” ujar Fadjroel.
Padahal, sehari sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Rapimnas HKTI di Ancol Jakarta, Sabtu (9/11) lalu menyinggungg tentang kemungkinan Jokowi menambah enam Wamen lagi di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Tak heran jika berbagai reaksi terdengar. Partai Hanura kecewa karena tidak satu pun kader partai pimpinan Oesman Sapta Odang atau Oso itu diakomodasi masuk kabinet. . Padahal, Hanura juga ikut berjuang memenangkan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Menurut Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir. Hanura telah menyumbang 16 kursi – satu dari 6 parpol pendukung di parlemen saat Jokowi-Ma'ruf mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres.
Memang, sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta maaf karena tidak bisa mengakomodasi semua pihak dalam KIM. Jokowi mengaku hanya bisa memilih 34 dari 300 nama untuk dipilih sebagai menteri.
"Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang,” kata Jokowi di acara pembukaan Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 26 Oktober lalu.
Seperti diketahui ada tiga partai, yakni Hhanura, PKPI dan PBB yang kadernya tidak masuk dalam KIM.
Namun PKPI mengaku dalam posisi pasif. Menurut Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan kepada wartawan, Sabtu (9/11) lalu, tetap mempersiapkan jika tiba-tiba diminta mengisi pos Wamen.
Banyak yang berangapan rencana penambahan Wamen itu membuat KIM semakin gemuk dan sarat birokrasi. Apalagi sudah ada 34 menteri, 4 Lembaga setingkat menteri dan 12 Wamen yang dilantik.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, Sabtu (9/11) lalu mencoba meluruskan. Kata dia, pengangkatan Wamen dimaksudkan untuk keperluan penajaman prioritas. Misalnya, Surya Tjandra Wamen Agraria, khusus menangani konflik agraria. Wamen BUMN menangani pembiayaan, Wamen Pertahanan untuk industrialisasi pertahanan.
Peneliti senior LIPI Siti Zuhro menilai rencana penambahan wamen bisa mengganggu birokrasi, apalagi jika hanya memenuhi politik akomodasi. Seharusnya jabatan sekretaris jenderal hingga direktur jenderal bisa didorong untuk membantu kerja menteri.
Ada pula yang berpendapat seharusnya langkah pemerintah tak bertabrakan dengan niat perampingan birokrasi. Kabinet yang gemuk berpotensi membuat bengkak anggaran. Apalagi, fasilitas Wamen beda tipis dengan yang diterima oleh menteri.
Akan berbeda jika penunjukan menteri dan Wamen dilakukan serempak, seraya menggungkapkan berbagai alasan yang rasional, kesannya akan lebih konseptual. Tapi karena dilakukan berkali-kali, terkesan “tambal sulam” untuk menjawab ketidak-puasan parpol yang tak kebagian kursi.
Akan tetapi, itu tadi: Jokowi menyatakan belum ada pengangkatan Wamen baru, selain Wamendikbud dan Wakil Panglima TNI. Itu berarti kekecewaan parpol pendukung Jokowi yang tidak tertampung dalam kabinet belum pupus.
Karena itu diduga Presiden masih akan mengangkat Wamen baru. Jokowi diperkirakan mengginginkan suasana yang harmonis, dan mencoba menampung aspirasi parpol pendukungnya.
Betapapun hal itu adalah hak prerogatif presiden. Namun jika kelak Presiden mengangkat Wamen baru lagi, hal itu seakan telah mengkonfirmasi ungkapan Who gets What and When dari Harold Waswell yang tersohor itu. Kita pu teringat pepatah lama, siapa menanam siap mengetam.