Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Usulan sejumlah anggota DPRD Medan untuk mengalihkan anggaran dana sosialisasi peraturan daerah (sosper), reses dan perjalanan dinas yang tidak terpakai untuk membantu masyarakat yang terkena dampak sosial penyebaran virus corona belum akan terealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya, hal tersebut belum dibahas secara rinci ketika unsur Pimpinan DPRD Medan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menggelar rapat tertutup, di Hotel Arya Duta, Senin (30/3/2020).
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala yang ikut dalam pertemuan tersebut mengaku rapat dilakukan masih sebatas koordinasi antara pimpinan dewan bersama TAPD serta Gugus Tugas dalam penanganan virus corona di Medan.
"Rencana ada pergeseran anggaran DPRD untuk membantu masyarakat, tapi dana yang ada di Pemko Medan belum habis terpakai, bagaimana mau ditambah?" ujar Rajuddin ketika dikonfirmasi, Selasa (31/3/2020) tentang hasil pertemuan.
Ketua DPRD Medan, Hasyim. Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra, Ihwan Ritonga ; Wakil Ketua DPRD Fraksi PAN Bahrumsyah hadir dalam pertemuan tersebut.
Sedangkan TAPD diwakili oleh Kepala Bappeda, Irwan Ritonga dan Kepala BPKAD, Tengku Ahmad Sofyan.
"Kita koordinasi bagaimana penanganan virus corona, kalau memang ada kekurangan anggaran akan ditambah," jelasnya.
Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan Fraksi Gerindra, Ihwan Ritonga. Menurutnya, pertemuan tersebut hanya sebatas koordinasi. Belum membahas teknis pergeseran anggaran.
Seperti diketahui, Anggota DPRD Medan Fraksi Gerindra, Mulia Syahputra Nasution mengusulkan agar anggaran dana reses dan sosper dialihkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Ia menyebut dana reses setiap 3 bulan sekali mencapai Rp 80 juta per kegiatan per anggota dewan. Artinya, total dana reses setiap 3 bulan sekitar Rp 4 miliar. Sedangkan dana sosialiasi perda per kegiatan Rp 25 juta atau total setiap bulan sekitar Rp 1,2 miliar.
Mulia menyebut, di tengah pandemi virus corona, kegiatan sosper dan reses tidak dapat dilakukan karena mengumpulkan banyak orang.
"Total anggaran reses dan sosper itu lebih dari Rp 100 juta untuk setiap anggota dewan, kalau semua anggota dewan yang berjumlah 50 orang setuju maka bisa tekumpul Rp 5 miliar. Dari pada tidak bisa dijalankan lebih baik dialihkan saja untuk membeli kebutuhan masyarakat," ujarnya di Medan, Minggu (29/3/2020).
"Anggaran perjalanan dinas juga bisa dialihkan, kalau sudah begitu pribadi anggota dewan tentu akan memberikan tambahan, karena konstituen yang mau dibantu tidak sedikit jumlahnya," imbuh anggota dewan yang duduk di Komisi I itu
Menurut hematnya, imbauan pemerintah untuk berdiam diri dirumah tidak sepenuhnya bisa dijalankan masyarakat. Sebab, harus bekerja.
"Bagaimana buruh harian mau disuruh di rumah 14 hari, sedangkan dia bekerja dulu baru dapat uang, banyak seperti itu. Mungkin itu salah satu alasannya, dan juga banyak pertimbangan lain. Kalaulah bisa dialihkan dana reses dan sosper untuk membeli kebutuhan masyarakat, setidaknya itu bisa sedikit membantu," bebernya.