Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Langkah Pemerintah Indonesia yang sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan darurat sipil sebagai bagian dari upaya mengatasi meluasnya wabah corona harus benar-benar terukur dan matang. Jangan sampai kebijakan yang peruntukan awalnya untuk meminimalisir korban itu justru menimbulkan kekacauan. Karenanya, perlu dipikirkan dengan matang seperti apa mitigasinya.
"Saya pikir, pemerintah pasti akan melakukan kebijakan secara terukur. Jika darurat sipil diberlakukan untuk meminimalkan risiko dan jatuhnya korban, menurut saya tidak ada masalah. Yang perlu dipikirkan adalah mitigasinya. Persiapan apa yang harus dibuat sehingga darurat sipil ini tidak menimbulkan kekacauan," kata pengamat politik Dimpos Manalu menjawab medanbisnisdaily.com, Selasa (31/3/2020).
Yang paling penting, sambung akademisi Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan ini, adalah ketersediaan bahan-bahan pokok sehari-hari. Pelayanan kesehatan berjalan lebih maksimal, pelayanan publik utama seperti pasokan listrik, obat-obatan, kelancaran transportasi barang-barang dan lainnya juga harus dijamin.
"Tugas ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah, semua pihak harus bekerjasama secara terkoordinasi. Pemerintah daerah harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik kepada pemerintah pusat. Jangan bikin kebijakan sendiri-sendiri yang malah bikin kacau dan tidak terkontrol," tambah doktor politik dari UGM ini.
Menurut mantan Direktur Eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) ini, pemerintah daerah harus benar-benar menyiapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah agar siap menghadapi kenaikan jumlah orang terinfeksi virus. Rumah sakit rujukan atau penanganan khusus sebaiknya ada dan dipersiapkan di tiap daerah atau wilayah berdekatan. Termasuk ketersediaan masker, hand sanitizer, dan APD yang cukup bagi masyarakat, terutama tenaga medis.
"Yang tidak boleh dilupakan, pemerintah harus serius memerhatikan kelompok rentan, kaum miskin. Mereka harus mendapat subsidi negara agar dapat bertahan hidup. Inilah saatnya membangun solidaritas antarkelompok masyarakat. Saatnya orang-orang berpunya berbagi kepada kelompok miskin. Dan jangan ada yang coba-coba mengkorupsi dana-dana itu, rakyat akan sangat marah," tandasnya.