Jumat, 09 Jun 2017 22:03 WIB  •  Dibaca: 392 kali
Koalisi Sipil Buat Petisi Tolak Pelibatan TNI di RUU Antiterorisme
MedanBisnis - Jakarta. Sejumlah tokoh dan koalisi masyarakat sipil menulis petisi menolak pelibatan TNI dalam RUU Antiterorisme. Mereka menyebut keterlibatan militer merusak sistem penegakan hukum dan mengancam HAM.
"Koalisi masyarakat sipil meminta kepada pemerintah dan DPR agar revisi UU pemberantasan tindak pidana terorisme tetap berada dalam kerangka sisten negara demokrasi. Jika pemerintah tetap bersikukuh untuk mengatur pelibatan militer dalam revisi UU pemberantasan terorisme, para koalisi masyarakat itu minta dipenuhi syarat-syarat seperti perlibatan militer harus atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara," ujar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Maria Katarina Sumarsih membacakan isi petisi.

"Pelibatan itu harus atas permintaan dari kepolisian atau pemerintah. Pelibatan itu dilakukan pada saat ancaman terorisme tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian. Prajurit yang dilibatkan harus dibawah kendali operasi polisi, bersifat proporsional dan hanya sementara, dan TNI harus tunduk pada peradilan umum," sambung ibu korban Tragedi Semanggi I. Putranya, BR Norma Irmawan alias Wawan itu.

Pembacaan petisi dilakukan di kantor Amnesty International Indonesia, Gedung HDI Hive Menteng, Jalan Probolinggo, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017). Beberapa perwakilan dari organisasi seperti LIPI diwakili oleh Prof Dr Mochtar Pabottingi dan Prof Dr Hermawan Sulistyo, kemudian Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakspesdam) PBNU H Rumadi Ahmad, Pendiri Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lokataru) Haris Azhar dan beberapa lembaga lainnya.

Rumadi mengibaratkan pelibatan militer itu sebagai kepanikan dari pemerintah untuk menangani teroris. Dia juga mengibaratkan penanganan teroris seperti pemerintah DKI menangani kemacetan Jakarta.

"Saya melihat pelibatan militer seperti yang dirancang pada RUU sebagai bentuk kepanikan pemerintah dalam menangani teroris. Kenapa saya katakan kepanikan, kita tahu penangan teroris itu seperti pemerintah DKI menangani kemacetan Jakarta, terorisme itu bukan semakin hilang tapi malah melahirkan generasi baru yang nyaris tidak terkontrol seperti ada malpraktik dalam penanganan terorisme," kata Rumadi.

"Saya khawatir pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme itu bukan menghilangkan terorisme malah membangkitkan semangat terorisme," tuturnya.

Sementara itu, peneliti dari LIPI Hermawan Sulistiyo mengatakan pelibatan tentara bukan soal perebutan tugas antara TNI dengan Polri. Dia menyebut saat ini teroris sudah mulai menggunakan senjata canggih dan negara wajib memikirkan langkah antisipasinya.

"Persoalan terorisme ini hanya pada rebutan lahan antara TNI dan Polri salah sekali. Ini bukan perebutan lahan, ini prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Polisi adalah institusi sipil yang diberikan kewenangan antara lain melalui senjata. Ketika teroris mulai menggunakan senjata canggih, nggak bisa nih polisi jadi korban terus," urai Hermawan. (dtc)
 
Berita Terkait