Rabu, 15 Agt 2018 10:54 WIB  •  Dibaca: 104 kali
Pelabuhan Patimban
JICA Beri Indonesia Utang Rp 1,2 Triliun
MedanBisnis—Jakarta. Pembangunan jalan akses tahap I ke Pelabuhan Patimban di Jawa Barat siap dimulai. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya paket konstruksi dan supervisi jalan akses Pelabuhan Patimban dengan kontraktor dan konsultan supervisi.
Penandatanganan paket konstruksi dilakukan untuk jalan akses sepanjang 8,2 km dengan nilai Rp 1,12 triliun. Konstruksi akan dilakukan oleh kerja sama operasi Shimizu-PT PP-Bangun Cipta Konstruksi selama 18 bulan.
Jalan akses tersebut akan dibangun dengan konstruksi melayang yang terdiri atas pile slab 5,9 km dan flyover 1,6 km.

"Pembangunan jalan akses Patimban akan terkoneksi dengan jaringan jalan nasional, yakni dengan jalan Pantura untuk jangka pendek dan jangka panjang akan terhubung lewat tol ke Cipali," kata Dirjen Bina Marga Sugiyartanto di Gedung Bina Marga Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (14/8).
Adapun pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban didanai melalui pinjaman JICA sebesar ¥ 11,535 miliar (konstruksi ¥ 10,736 miliar dan supervisi ¥ 799 juta)

Jalan akses Patimban adalah bagian dari program pembangunan Pelabuhan Patimban, di mana Pelabuhan Patimban akan menjadi pelabuhan peti kemas terbesar kedua di Indonesia setelah Tanjung Priok.
Pembangunan jalan akses ke Pelabuhan Patimban diharapkan membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantura.

Tuntas 2019
Pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban segera dimulai. Seiring dengan rampungnya penandatanganan kontrak paket konstruksi dan supervisi, maka pekerjaan di lapangan pun bisa segera dilakukan.

Sugiyartanto mengatakan, pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban diharapkan bisa rampung lebih awal dari yang tertulis di kontrak. Dengan estimasi waktu 18 bulan pengerjaan setelah surat perintah mulai kerja (SPMK) dikeluarkan, pembangunan jalan akses Patimban seharusnya rampung pada awal 2020.

"Pekerjaan jalan akses ditarget selesai pada akhir 2019. Meski waktu pelaksanaan sekitar 18 bulan, harapannya bisa kita dapatkan nilai manfaat yang lebih awal atau percepatan dua tiga bulan lebih awal," katanya.
Sugiyartanto menilai percepatan pembangunan bisa dilaksanakan mengingat pembebasan lahan sudah mencapai 95%. Dia bilang pembebasan lahan hanya menyisakan pada bundaran di jalur Pantura.

"Oleh karena itu perlu usaha ekstra untuk memastikan tepat waktu sasaran manfaat dan biaya," jelasnya.

Meski dilakukan percepatan, namun aspek keselamatan dalam pengerjaan juga tetap harus diperhatikan. Termasuk memastikan kelengkapan administrasi untuk pekerjaan kontraktor dan sub kontraktor agar tak ada klaim yang menghambat di akhir pengerjaan.

"Oleh karena itu teman-teman supervisi diingatkan, saya tidak berharap ada potensi klaim karena ada administrasi kontraktual yang tidak tertib sehingga menambah pekerjaan," jelasnya. (dtc)
 
Berita Terkait
Jumat, 10 Jun 2016 07:50 WIB