Rabu, 15 Agt 2018 10:55 WIB  •  Dibaca: 136 kali
Backlog Ditargetkan Turun
Porsi Pendanaan KPR Subsidi oleh Pemerintah Turun
MedanBisnis—Jakarta. Porsi pemerintah dalam pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diturunkan dari 90% menjadi 75%. Sisanya 25% akan didanai oleh Bank Penyalur.
Jika sebelumnya dari total dana KPR, porsi pendanaan pemerintah 90% dan Bank Penyalur 10%, maka diubah menjadi 75% oleh pemerintah dan 25% dana dari Bank Penyalur.

Hal tersebut menindaklanjuti Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 463 Tahun 2018 tentang Proporsi Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.
Per tanggal 20 Agustus 2018, proporsi pendanaan yang sebelumnya 90:10 antara pemerintah dan Bank Pelaksana, berubah menjadi 75:25.

"Kepmen PUPR 463/2018 tentang proporsi pendanaan kredit pemilikan rumah ditandatangani pada 20 Juli lalu. Berlaku efektif 1 bulan setelahnya diterbitkan, yaitu 20 Agustus," kata Lana dalam sambutannya, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (14/8).

Dengan adanya perubahan porsi pembiayaan, nantinya juga akan dilakukan penyesuaian kuota penyaluran antar bank pelaksana.
"Dengan pemberlakuan porsi 75:25 dilakukan addendum PKO dan penyesuaian target kuota. Jadi bank pelaksana yang fokus salurkan FLPP akan terus didorong kuotanya. Bank yang masih minim akan disesuaikan mulai akhir triwulan III," lanjutnya.

Jika ada Bank Penyalur yang performanya dianggap kurang bagus akan dialihkan ke bank lain yang dianggap lebih mampu untuk mendanai sebanyak 25% tersebut.

"Bank yang dianggap tidak maksimal menyalurkan FLPP akan langsung dialihkan kuotanya ke Bank Pelaksana yang potensinya lebih besar," sambung Lana.

Dengan adanya perubahan skema ini, dilakukan addendum atau perubahan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara 39 Bank Pelaksana dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.
Adapun Bank Pelaksana yang dimaksud ialah Bank Arta Graha Internasional, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Sumut, Bank Riau Kepri, Bank Nagari, Bank Jambi.
Lalu, Bank Sumselbabel, Bank BJB, Bank DKI, Bank Jateng, Bank BPD DIY,
Bank Jatim, Bank NTB, Bank NTT, Bank Bali, Bank Kaltimtara, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank SulutGo, Bank Sulteng, Bank Sultra.

Kemudian, Bank Sulselbar, Bank Papua, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Aceh, Bank Sumut Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Sumselbabel Syariah,
Bank BJB Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Jatim Syariah.
Terakhir adalah Bank Kaltimtara Syariah, Bank Kalsel Syariah, dan Bank Sulselbar Syariah. 

Backlog Turun
Pemerintah menargetkan kekurangan pasokan atau backlog perumahan di 2019 tinggal 5,4 juta. Pada 2015 sendiri angka backlog mencapai 7,6 juta.
"Kebutuhan atas rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok di luar sandang dan pangan. Namun faktanya, perumahan di Indonesia masih mengalami defisit pasokan sebesar 7,6 juta pada tahun 2015," kata Lana Winayanti.
Lana menjelaskan, pemerintah terus berupaya mendorong tersedianya perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ditargetkan kekurangan pasokan rumah tinggal 5,4 juta pada 2019.
"Diharapkan angka backlog akan berkurang dari 7,6 juta menjadi 5,4 juta rumah pada tahun 2019," sebutnya.

Dalam mengatasi backlog perumahan, Lana menjelaskan pemerintah telah memberlakukan program satu juta rumah yang masuk dalam proyek strategis.
"Program satu juta rumah merupakan program yang mendukung nawacita dan telah dituangkan dalam Perpres Nomor 58/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional," jelasnya.

Sayangnya, saat ditanya angka backlog hingga pertengahan 2018 ini, Lana tak bisa menyebutkan angkanya.  (dtc)
 
Berita Infrastruktur & Properti Lainnya
Sabtu, 18 Agt 2018 09:58 WIB
Sabtu, 18 Agt 2018 09:58 WIB
Sabtu, 18 Agt 2018 09:58 WIB
Sabtu, 18 Agt 2018 09:57 WIB
Kamis, 16 Agt 2018 12:14 WIB
Kamis, 16 Agt 2018 12:13 WIB
Kamis, 16 Agt 2018 12:12 WIB
Kamis, 16 Agt 2018 12:12 WIB