Senin, 10 Sep 2018 10:38 WIB  •  Dibaca: 413 kali
Fintech Ilegal dari Mancanegara Sasar RI
MedanBisnis - Jakarta. Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 182 usaha peer to peer (P2P) lending berbasis teknologi atau fintech tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan wasit jasa keuangan ini memiliki daftar 407 fintech bodong.l
Menurut catatan OJK kebanyakan dari usaha pinjam meminjam berbasis aplikasi ada di Indonesia berasal dari China. Mereka membawa uang investor dari China dan negara lain di mancanegara untuk menyasar pasar di Indonesia.

"Memang masih banyak yang dari China. Tapi ada juga dari Thailand, Amerika Serikat, Malaysia, ada berbagai negara. Kelihatannya Indonesia jadi pasar yang empuk. Coba bayangkan 407 entitas ilegal," kata Ketua Satgas Investasi Tongam Lumban Tobing di Gedung OJK, Jakarta, akhir pekan lalu.

Di China memang dalam beberapa tahun terakhir perkembangan industri fintech P2P lending cukup pesat. Para investor juga tertarik menempatkan uangnya lantaran dijanjikan keuntungan hingga dua digit.

Belakangan industri fintech di China berantakan. Pemerintah China mulai tegas dengan industri tersebut.

Pemerintah mewaspadai serbuan fintech China ini, sebab dikhawatirkan selain menjadi sasaran baru, mereka menjadikan Indonesia tempat mencuci uang. "Dana-dana China ini masuk ke kita ada apa? Tapi yang pasti pelaku ini sengaja untuk mengambil keuntungan besar di sini," ucapnya.

Para fintech ilegal hadir menawarkan kemudahan pinjaman dana, bahkan dari mulai proses pendaftaran akun hingga pencairan dana hanya membutuhkan waktu 15 menit. 

"Ketika ditanya targetnya siapa? Dia bilang siapa saja bisa pinjam. Ini yang bahaya. Nanti penggunanya main pinjam aja untuk sekadar minum-minum, akhirnya gagal bayar," kata direktur pengaturan perizinan dan pengawasan fintech OJK Hendrikus Passagi.

Bahkan, OJK menemukan kasus satu nasabah melakukan pinjaman hingga ke 20 fintech sekaligus. Dia tak mampu bayar hingga akhirnya terpaksa melakukan gali lubang tutup lubang.

Fintech ilegal memang bersikap manis di depan, namun jahat di belakang. Mereka menerapkan sistem bunga harian yang kemudian terakumulasikan. "Bahkan karena dia pinjam di banyak tempat dari awalnya hanya Rp 800 ribu ujungnya dia harus bayar Rp 8 juta," tambahnya.

Saat nasabahnya tak mampu bayar, fintech bodong juga melakukan hal yang tak terpuji. Mereka mengakses data ponsel nasabahnya, kemudian data itu disalahgunakan dengan menghubungi secara acak kontak di ponsel nasabahnya

."Mereka akan tagih dengan cara mempermalukan. Ini tidak berprikemamusian, cara menagih dengan meneror," tegas Hendrikus.
Tolak Pendaftaran Fintech

Hendrikus Passagi mengatakan, fintech tersebut wajib mendaftar dan mengajukan izin ke OJK sesuai POJK 77/POJK.01/2016."Menurut peraturan setelah melakukan pendaftaran mereka mendapatkan waktu selama 1 tahun untuk mengajukan izin," terangnya.

Fintech yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap nasabah, maka OJK tidak akan menerima pendafatarannya serta menolak mentah-mentah pengajuan izinnya. Pelanggaran contohnya mengakses ponsel nasabah dan memanfaatkan data di ponsel.

"Fintech ilegal ini mereka akan menyalin secara bebas datanya. Setelah gagal bayar mereka akan tagih dengan cara yang mempermalukan nasabahnya," tambah Hendrikus.

Kasus ini sering terjadi saat ini. Banyak pihak yang mengaku ditagih oleh debt collector perusahaan fintech lantaran temannya telat membayar pinjamannya.
Untuk menyisir aksi tersebut, OJK juga ternyata melakukan penyisiran melalui media sosial. Sehingga bagi fintech peer to peer lending yang namanya sudah tenar diperbincangkan di media sosial lantaran aksi buruknya akan di-blacklist OJK.

"Semua fintech yang sudah punya catatan buruk di medsos ketika daftar di OJK dengan sendirinya kami akan tolak. Karena mereka meninggalkan jejak buruk di medsos. Masih banyak fintech-fintech baik yang ingin kembangkan bisnisnya di Indonesia," tegasnya.

Sampai 4 September 2018 jumlah perusahaan fintech peer to peer lending yang terdaftar atau berizin OJK mencapai 67 perusahaan. Jumlah perusahaan yang dalam proses pendaftaran 40 dan perusahaan yang menyatakan berminat mendaftar 38 perusahaan.

Ada pun hingga Juli, jumlah rekening penyedia dana (lender) peer to peer lending mencapai 135.025 entitas atau meningkat 33,77% (ytd). Jumlah rekening peminjam (borrower) 1.430.357 entitas atau meningkat 450,91% (ytd). Total penyaluran pinjaman hingga Juli Rp 9,21 triliun atau meningkat 259,36% (ytd), dengan NPL Juli 1,4%. (dtf)
 
Berita Terkait
Senin, 10 Sep 2018 10:38 WIB