Senin, 11 Mar 2019 12:45 WIB  •  Dibaca: 313 kali
Tidak Hoaks, Tapi Omong Kosong
Hukum Tidak Bisa Uji Omong Kosong
MedanBisnis - Jakarta. Bawaslu memutuskan menghentikan penanganan laporan terhadap Joko Widodo (Jokowi) soal impor jagung dan kebakaran hutan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai yang diungkapkan Jokowi mengenai data impor jagung yang berbeda tidak salah, tapi dianggap omong kosong. BPN menilai Bawaslu memang tidak bisa menguji omong kosong.

"Kalau bagi saya pribadi, pak petahana tidak hoaks soal data itu. Bisa saja beliau lupa. Kalau orang berbohong, syaratnya dia harus tahu mana yang benar. Saya juga tidak yakin petahana sadar mengatakan hal yang salah. Ini soal kepentingan untuk terpilih lagi saja, tidak peduli benar atau salah. Ini yang biasa disebut omong kosong," kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Faldo Maldini, Sabtu (9/3).

"Hukum tidak bisa uji omong kosong. Kalau semua omong kosong diselesaikan di pengadilan, sudah berapa banyak pejabat publik yang dilaporkan warga. Pemilu ini tempat omong kosong berseliweran, tinggal mendidik warga dikuatkan imun politisnya agar tidak termakan omong kosong," imbuh Faldo.

Faldo lalu memuji Eggi Sudjana yang dianggap berani melakukan uji dengan menyampaikan laporan tersebut ke Bawaslu. Faldo pun mengatakan Bawaslu belum berani memutuskan terobosan baru mengenai laporan itu, padahal substansi laporan jelas agar tidak ada pejabat yang sembarangan melakukan klaim.

"Saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Eggi dan kawan-kawan ini adalah sebuah eksperimen hukum. Belum pernah ada kejadian semacam ini. Apakah klaim politis yang keliru bisa diuji secara hukum? Ternyata, Bawaslu putuskan tidak lanjut. Sebagai praktisi hukum, apa yang dilakukan Pak Eggi ini sebuah terobosan. Sayangnya, Bawaslu tidak tanggapi laporan itu dengan cara out of the box," papar Faldo.

"Substansinya, kan jelas, agar calon pejabat publik tidak sembarangan melakukan klaim. Ini capres, bayangkan kalau itu terjadi di tingkat daerah, yang sumber datanya tidak selengkap nasional. Publik tidak bisa cek. Semangatnya Pak Eggi bagus sekali, apa yang dilakukan Bawaslu juga tidak salah secara formal. Namun putusan itu tidak memberikan pelajaran baru bagi masyarakat," lanjutnya.

Sebelumnya, laporan terhadap Jokowi soal impor jagung dan kebakaran hutan dihentikan Bawaslu. Bawaslu menyatakan laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu, sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat 1 huruf b, c, d, dan e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menanggapi penghentian laporannya, kuasa hukum Aktivis Koalisi Masyarakat Anti Hoax, Eggi Sudjana, menilai Bawaslu tidak fair dalam menghentikan laporan terhadap Jokowi soal data impor jagung dan kebakaran hutan dalam debat capres kedua. Karenanya, Eggi akan melaporkan Bawaslu dan Jokowi ke Bareskrim.

"Ya, di sinilah terjadinya tidak fair di dalam menerima laporan. Tidak fairnya adalah dia cuma memakai UU Pemilu pasal 280. Itu memang tidak ada kaitannya dengan itu," tegas Eggi, Sabtu (9/3). (yul-dtn)
 
Berita Terkait
Rabu, 27 Mar 2019 11:12 WIB
Rabu, 27 Mar 2019 10:55 WIB
Selasa, 26 Mar 2019 11:04 WIB
Jumat, 08 Mar 2019 10:56 WIB
Rabu, 06 Mar 2019 10:50 WIB
Selasa, 26 Feb 2019 10:53 WIB