Selasa, 12 Mar 2019 13:01 WIB  •  Dibaca: 301 kali
Pangonal Harahap Dituntut Delapan Tahun
MedanBisnis - Medan. Pangonal Harahap (49), Bupati nonaktif Labuhanbatu, dituntut hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 250 juta dengan subsider empat bulan kurungan, oleh penuntut umum KPK, karena menerima suap Rp 42,28 miliar dan SGD 218 ribu dari pengusaha.
Pangonal juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 42,28 miliar dan SGD 218 ribu, dengan ketentuan jika tidak dibayar dan harta bendanya tidak mecukupi untuk menutupi kerugian negara maka diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun.

Tuntutan hukuman terhadap Pangonal itu dibacakan tim penuntut umum KPK, Senin (11/3), dalam persidangan Pengadilan Tipikor Medan di Ruang Utama Gedung PN Medan.

"Meminta agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Dody Sukmono, salah seorang penuntut, dalam persidangan dengan majelis hakim diketuai Erwan Effendi.

Penuntut umum juga meminta majelis hakim memberikan hukuman tambahan kepada Pangonal, berupa dicabut hak pilihnya selama tiga tahun enam bulan, untuk menghindari Indonesia dipimpin orang yang pernah melakukan korupsi.

Hal yang memberatkan dari perbuatan Pangonal, menurut penuntut umum, tidak mendukung program pemerintah memberantas kolusi, korupsi dan nepotisme. Sedangkan yang meringankan, dia mengakui dan menyesali perbuatannya.

Di dalam dakwaan penuntut umum dipaparkan, Pangonal saat sebagai Bupati Labuhanbatu telah melakukan sejumlah perbuatan berlanjut yakni menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya Rp 42,28 miliar dan SGD 218 ribu dari pengusaha bernama Efendy Sahputra alias Asiong.

Pemberian uang itu sejak 2016 hingga 2018, melalui Thamrin Ritonga, Umar Ritonga (daftar pencarian orang), Baikandi Harahap, dan Abu Yazid Anshori Hasibuan. Penuntut umum menyatakan, patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu di dalam jabatannya.

Uang Rp 42,28 miliar dan SGD 218 ribu itu diberikan Asiong agar Pangonal memberinya sejumlah paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu pada 2016, 2017, dan 2018. Pangonal pun memang memerintahkan jajarannya memberikan proyek kepada perusahaan milik Asiong.

Penuntut umum menjerat Pangonal dengan pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. (zulfadli siregar)
 
Berita Terkait
Selasa, 12 Mar 2019 13:01 WIB
Minggu, 21 Feb 2016 08:23 WIB