Jumat, 22 Mar 2019 12:21 WIB  •  Dibaca: 1,663 kali
Terbukti Gelapkan Dana Sisa Anggaran
Bendahara DLH Karo Diganjar Tiga Tahun Penjara
MedanBisnis  Medan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan diketuai Achmad Sayuti, menghukum Herlina Rahmah Batubara AMd tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider dua bulan kurungan, karena telah terbukti menggelapkan dana sisa anggaran di institusi tempatnya berdinas.
"Menimbang, memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga menghukum terdakwa dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan susider dua bulan kurungan," putus majelis hakim dalam persidangan di Ruang Cakra 3 Gedung Pengadilan Negeri Medan, Kamis (21/3) sore.

Terhadap Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karo itu, majelis hakim juga mewajibkannya membayar uang pengganti Rp 150 juta dengan ketentuan jika tidak sanggup memenuhinya diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Dapot Manurung menuntut agar Herlina dihukum lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta dengan subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 150 juta dengan subsider enam bulan kurungan.

Majelis hakim di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, hal-hal yang memberatkan terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan dengan kedudukannya sebagai aparatur sipil negara dan belum mengembalikan uang kerugian negara. "Hal yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan," ujar majelis hakim.

Penasihat hukum Herlina, Dian Maya Sari Sinaga, mempersoalkan tidak pernah dihadirkannya Kepala DLH Kabupaten Karo sebagai saksi kunci di persidangan. "Laporan kegiatan tidak ada, bukti uang kiriman dikoyak tapi kepala dinas tidak pernah dipanggil," katanya.

Sementara itu, di dalam dakwaan jaksa Dapot Manurung memaparkan, di DLH Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2017 ada kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 420 juta.

Sehubungan itu, ungkap jaksa, Herlina menerbitkan surat permintaan pembayaran tambahan uang untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala DLH Kabupaten Karo, Timotius Ginting, dalam rangka tambahan uang persediaan.

"Permintaan itu disetujui oleh Timotius selaku pengguna anggaran. Kemudian Herlina menarik uang untuk kegiatan tersebut dan memberikan Rp 225.514.150 kepada Ida Andayani selaku pejabat pembuat komitmen dan Gloria Hosianna br Tarigan selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, papar jaksa.

Usia tugasnya, Ida dan Gloria mengembalikan sisa dana Rp 15.444.450 kepada Herlina dan masih dipegang Herlina, serta belum dipertanggungjawabkan.

Herlina juga membuat SPJ-TU nihil pada 22 Desember 2017, dengan memalsukan tanda tangan Timotius Ginting pada dokumen-dokumen yang ada.
Pada Maret 2018, Timotius Ginting baru mengetahui masih ada dana tidak habis dipakai dan tidak dikembalikan ke kas daerah, lantas dia meminta Herlina segera mengembalikan dana yang masih dalam penguasaannya untuk disetorkan ke kas daerah.

Namun, papar jaksa, Herlina tidak bisa menyanggupinya dan hanya memberikan uang Rp 20 juta kepada Timotius Ginting pada 19 Maret 2018, sehingga masih ada dana yang belum bisa dikembalikan Herlina Rp 189.930.000.

Atas perbuatannya itu, Herlina didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (zulfadli siregar)
 
Berita Terkait
Jumat, 22 Mar 2019 12:21 WIB