Selasa, 26 Mar 2019 10:18 WIB  •  Dibaca: 3,361 kali
RI Lakukan Perlawanan Hukum
UE Diskriminasi Sawit untuk Redam Defisit Perdagangan
MedanBisnis - Jakarta. Produk kelapa sawit asal Indonesia terkena diskriminasi di Eropa. Dugaannya diskriminasi itu dilakukan demi meredam defisit perdagangan dengan Indonesia.
Staf Khusus Kementerian Luar Negeri untuk Percepatan Program Prioritas Peter F Gontha mengatakan, neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa surplus. "Pertanyaan kita sekarang adalah mereka mau mem--banned kelapa sawit kita apakah mereka mencoba untuk diskiriminasi agar balance of payment berubah juga?" kata Peter di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3).

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar US$ 17,1 miliar dan nilai impornya US$ 14,1 miliar, sehingga masih surplus US$ 3 miliar.

Seperti diketahui, UE akan mensahkan regulasi yang melarang penggunaan minyak sawit dalam Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II karena menganggapnya berdampak buruk bagi lingkungan. Indonesia menuduh  regulasi itu sebagai perlakuan diskriminatif terhadap  minyak sawit, karena minyak nabati lain yang diproduksi negara-negara kawasan tersebut justru tak terkena larangan.

Uni Eropa sendiri merupakan pasar ekspor terbesar kedua produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya. Tahun lalu, ekspor ke Uni Eropa mencapai 4,7 juta ton atau 14,67% dari total ekspor sebesar 32,02 juta ton.

Peter menyebutkan, diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia juga membuat pemerintah menggalang dukungan ke beberapa lembaga pemerintah, diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kita lihat bahwa ketua parlemen kita, DPR ini menulis surat juga kepada Eropa. Jadi parlemen to parlemen," ujar Peter.

Surat yang dikirimkan DPR terkait delegated act, yang merupakan dokumen buatan Komisi Eropa. Dalam dokumen itu disebutkan kelapa sawit merupakam komoditas berisiko tinggi.

Menurut Peter, dokumen tersebut akan disidangkan oleh parlemen Uni Eropa untuk mengambil keputusan. "Kita harus menunggu sampai 3-4 hari ke depan," ujarnya.

Selain DPR, pemerintah juga akan menggalang dukungan lewat NGO atau lembaga swadaya masyarakat terkait dengan kelapa sawit nasional. "Indonesia menjadi salah satu negara yang paling aktif mengikuti persyaratan-persyaratan agar kita juga dianggap dunia bahwa kita memperhatikan climate change," ungkapnya.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution diketahui juga menggelar rapat khusus membahas diskriminasi sawit di Eropa. Hasil dari rapat ini memutuskan pemerintah akan menempuh jalur hukum untuk melawan diskriminasi tersebut.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, jalur hukum atau litigasi atas diskriminasi produk kelapa sawit nasional pun akan dilakukan secara paralel dengan proses diplomasi antara Indonesia dengan Uni Eropa.

"Jadi kita akan melawan Eropa ini melalui berbagai pola. Baik secara government dan kita mendorong juga secara bisnis untuk melakukan tindakan," kata Oke.

Litigasi ini menjadi satu strategi pemerintah melawan perlakuan diskriminatif Uni Eropa terhadap sawit. 

"Kalau pun nanti itu kita belum putuskan menggunakan law firm siapa, law firm base-nya di mana. Jadi agenda itulah yang akan kita putuskan," ujarnya.

Oke menambahkan, langkah hukum yang ditempuh Indonesia pun berbeda dengan yang dilakukan Malaysia. Tujuannya, agar kedua negara bisa saling melengkapi dokumen pelaporan perlakuan diskriminatif atas produk kelapa sawit."Banyak yang kita pertimbangkan, salah satunya mitra kita Malaysia seperti apa, siapa law firm yang ditunjuk. Kan kita harus saling melengkapi. Intinya kita tidak akan tinggal diam terhadap ini," ungkapnya.

Sementara para pengusaha nasional siap mendukung pemerintah dalam melawan perlakuan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit tanah air.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor, pihaknya siap membantu pemerintah   melawan lewat jalur hukum."Mendukung pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah pengusaha siap mendukung dan pengusaha ikut serta bersama pemerintah," katanya.

Wakil Ketua Umum III Gapki Togar Sitanggang mengatakan, para pengusaha akan terus berdiskusi dengan pemerintah terkait diskriminasi  kelapa sawit Indonesia."Kita akan pertimbangkan semua saran pemerintah. Kita sebagai mitra pemerintah akan terus saling berbicara dan berdiskusi langkah yang kita ambil," ujarnya. (dtf)
 
Berita Terkait
Selasa, 19 Mar 2019 11:17 WIB
Jumat, 22 Jun 2018 08:24 WIB
Sabtu, 19 Mei 2018 07:30 WIB
Jumat, 22 Des 2017 07:38 WIB
Kamis, 12 Okt 2017 07:11 WIB
Sabtu, 03 Jun 2017 07:19 WIB
Rabu, 19 Apr 2017 06:36 WIB
Sabtu, 08 Apr 2017 06:50 WIB