Selasa, 26 Mar 2019 10:59 WIB  •  Dibaca: 2,485 kali
Komunitas Petani Jagung Usulkan Dihapus
Pupuk Urea Bersubsidi Langka di Karo
MedanBisnis - Medan. Petani jagung di Kabupaten Karo sudah memasuki musim tanam sesaat setelah panen. Namun, yang masih menjadi permasalahan adalah pasokan pupuk bersubsidi yang minim.
“Jika biasanya pada musim tanam bisa mendapatkan jatah empat hingga enam sak, sekarang mereka hanya bisa membawa satu sak per hectare,” kata Ketua Kelompok Tani Pertanden Singgamanik, Resna Pelawi di Desa Singgamanik, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Senin (25/3).

Dikatakannya, saat ini musim hujan belum merata, masih berlangsung lokal. Seperti di Kabanjahe dan Tiga Binanga sudah hujan, sementara Munte masih sesekali hujan turun.

Mengenai terbatasnya pupuk urea bersubsidi, dikatakannya, setelah dirinya berkali-kali menerima keluhan dari anggota kelompok yang hanya mendapatkan jatah satu sak per hektare dari kios. Berbeda dengan musim sebelumnya. Berapapun kebutuhan petani, bisa didapatkan.

Petani membutuhkan pupuk urea sebanyak empat hingga enam sak dalam satu hektare pada pemupukan pertama. Kemudian pada saat tanaman berumur 57 hari, masih membutuhkan sebanyak empat sak.

"Satu sak itu kan ngak cukup. Masih ada pupuk lain yang dibutuhkan tapi kalau urea itu yang sedang langka saat ini," kata Resna, Senin (25/3).

Dengan demikian, kata dia, petani terpaksa membeli pupuk lebih mahal. Untuk pupuk bersubsidi harganya Rp 90.000  per sak ukuran 50 kg. Sedangkan non subsidi, Rp 115.000 - Rp 120.000  per sak.

"Saya tak tahu ini kenapa bisa langka urea di sini padahal petani sudah tanam. Kita terpaksa beli yang non subsidi," katanya.

Ketua Komunitas Petani Jagung, Amin Sebayang justru mengusulkan penghapusan pupuk subsidi lantaran menduga terjadi praktik korupsi. Petani harus membeli pupuk subsidi lebih mahal dari yang sebenarnya. Pupuk bersubsidi harganya Rp 90.000.

Pupuk yang dijual di kios dengan harga Rp 115.000 - Rp 125.000  per sak menurutnya adalah pupuk bersubsidi.  "Barangnya sama. Dijual dengan harga tinggi. Padahal itu kan hak petani, tapi harganya tinggi. Di situ saya melihat tidak benar dan sebaiknya dihapus saja," katanya.

Dijelaskannya, modal untuk bertanam jagung sangat besar. Daripada dicurangi terus menerus, sebaiknya ditiadakan. "Harga pupuk nonsubsidi Rp 280.000  per sak. Yang bersubsidi Rp 90.000, tapi harus dibayar Rp 125.000. Itu kan tidak benar, curang, makanya hapus saja," tegas Amin.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara, Jonny Akim Purba mengatakan, pertanaman di Karo menyesuaikan hujan. Ketika tiba hujan, petani menanam walaupun belum ada mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Pertanaman di Karo itu, kapan hujan mereka tanam walaupun  mungkin belum waktunya. Sementara RDKK belum diajukan, jadi sekarang tanam pupuk kurang, harus dilihat dulu berkas dan ke lapangan," katanya. (dewantoro)
 
Berita Terkait
Selasa, 26 Mar 2019 10:59 WIB
Rabu, 31 Jan 2018 07:59 WIB
Rabu, 11 Sep 2013 07:47 WIB