Rabu, 27 Mar 2019 11:34 WIB  •  Dibaca: 790 kali
Keuchik Diingatkan Hati-hati Kelola Dana Desa
MedanBisnis - Blangpidie. Pihak Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) meminta kepada keuchik (kepala desa) supaya berhati hati dalam melakukan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019 terutama untuk pengadaan alat kesenian seperti yang sedang diwacanakan.
Pernyataan itu disampaikan Kepala YARA Abdya Miswar,SH seperti dalam rilisnya kepada MedanBisnis Selasa (26/3). Menurut Miswar, seperti rencana pengadaan alat kesenian Rapai Geleng yang direncanakan akan memakai anggaran desa Tahun 2019 sebesar Rp25juta/desa tertuang dalam Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa No 5 Tahun 2019 Tentang Pengolalaan Keuangan Gampong dalam Kabupaten Abdya.

Disebutkan Miswar, YARA menduga pengadaan alat kesenian ini tidak ada manfaat bagi masyarakat apa lagi kegiatan tersebut diduga bukan hasil musyawarah di tingkat desa dan kecamatan tetapi prioritas di tingkat kabupaten.
"Seharusnya desa yang memiliki hak bermusyawarah antara badan musyawarah desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis sesuai Pasal 1 Ayat Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebut Miswar.

Kepala Perwakilan YARA Abdya mengatakan, seharusnya dana desa dimanfaatkan dan diusulkan oleh masyarakat di desa tersebut karena tidak semua desa program keseniannya rapai geleng, seharusnya dana desa janganlah diintervensi terlalu jauh karena dana desa itu harus bisa secara optimal dimanfaatkan oleh masyarakat agar pertumbuhan di desa bisa berjalan efektif.

"YARA hanya mengingatkan keuchik jangan sampai anggaran desa dimanfaatkan oleh pihak lain, karena nanti Kepala Desa yang bermasalah dengan hukum ke depan. Mengenai pengadaan Ayam KUB yang memakai anggaran dana desa 2018 belum selesai diaudit oleh Kantor Inspektorat jangan sampai timbul hal baru yang berkaitan dengan hukum, kata Miswar.

Selain itu, anggaran Rp25 juta sangat menguras dana desa, sedangkan azas manfaatnya tidak menyentuh langsung kepada masyarakat. Seharusnya dana sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di desa itu sendiri seperti bisa dimanfaatkan untuk pembangunan insfrastruktur, dan bisa dimanfaatkan di bidang kesehatan karena masih sangat banyak masyarakat yang sakit yang kurang biaya, bisa juga dianggarkan untuk pencegahan gizi buruk (Stanting), pencegahan Demam Berdarah (DBD). "Oleh karena itu, pemerintah harus pro terhadap rakyat sebagai bukti terealisasi program kembalikan harapan rakyat, kata Miswar. (yusnizar)
 
Berita Aceh Bisnis Lainnya
Rabu, 27 Mar 2019 11:42 WIB
Rabu, 27 Mar 2019 11:40 WIB
Rabu, 27 Mar 2019 11:35 WIB
Rabu, 27 Mar 2019 11:34 WIB
Rabu, 27 Mar 2019 11:28 WIB
Selasa, 26 Mar 2019 11:19 WIB
Selasa, 26 Mar 2019 11:18 WIB
Selasa, 26 Mar 2019 11:18 WIB
Selasa, 26 Mar 2019 11:17 WIB