Jumat, 29 Mar 2019 10:49 WIB  •  Dibaca: 5,348 kali
Tujuh Petinggi BUMN Pupuk Ditangkap KPK
MedanBisnis - Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada petinggi BUMN PT Pupuk Indonesia. Selain itu ada pula pihak swasta yang diduga ikut terlibat.
Ada 7 orang yang diamankan oleh KPK antara lain direksi BUMN dari PT Pupuk Indonesia serta pihak PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS). Selain itu ada 1 orang anggota DPR yang juga terjaring dalam OTT kali ini.

Sebelumya ada nama Wisnu Kuncoro sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) yang kena OTT KPK dengan dugaan pengadaan barang dan jasa. Jauh ke belakang, masih ada beberapa nama petinggi BUMN yang terseret kasus serupa.

Dari kabar yang beredar, OTT terkait dengan distribusi pupuk menggunakan kapal milik Humpuss Intermoda Transportasi. Tim penindakan KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat. Uang tersebut diduga digunakan untuk suap dalam kegiatan distribusi pupuk tersebut.

Pihak PT Pupuk Indonesia angkat bicara dengan mengeluarkan pernyataan tertulis. Ada beberapa poin utama, salah satu perusahaan menegaskan bahwa proses hukum tidak mengganggu kinerja perusahaan.

"Manajemen Pupuk Indonesia memastikan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung ini, tidak akan mengganggu program kerja dan pencapaian target perusahaan," kata Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana, Kamis (28/3).

Perusahaan, kata Wijaya, merasa prihatin atas kasus ini. Sebab saat ini Pupuk Indonesia tengah gencar melakukan penguatan internal dan perbaikan kinerja perseroan dengan mengedepankan profesionalisme dan good corporate governance di segala bidang serta praktik manajemen yang bebas dari segala konflik kepentingan.

"Manajemen Pupuk Indonesia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif kepada KPK," tambahnya.

Eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan bahwa OTT direksi BUMN merupakan puncak gunung es. Pasalnya, pengangkatan direksi dan komisaris BUMN disebutnya tidak lagi berdasarkan kompetensi. "Ini adalah istilah saya puncak gunung es. Ini adalah hasil pengangkatan direksi dan komisaris tidak prudent, tidak berbasis profesionalisme," katanya.

Dia  mengatakan pengangkatan direksi dan komisaris BUMN yang tidak berdasarkan pada kompetensi memunculkan mafia jabatan. Artinya, ada balas jasa yang harus diberikan dari kandidat direksi dan komisaris dan BUMN kepada pihak yang mengatur jabatan.

"Penilaian yang subjektif menyebabkan munculnya mafia pejabat. Jadi orang mau jadi direksi komisaris cari lobi kekuasaan dan pasti ada balas jasanya," ujar Said.

Terlebih lagi, kini masa jabatan direksi dan komisaris BUMN tidak konsisten lima tahun. Mereka bisa saja diberhentikan kapan saja dengan ragam alasan.
Para direksi dan komisaris BUMN yang ingin bertahan, lanjutnya, harus 'menyetorkan' sejumlah uang agar jabatannya bertahan lama. Hal ini yang membuat sejumlah pihak menghalalkan segala cara untuk bisa bertahan di jabatannya. "Mafia pejabat memeras direksi yang sudah ada kalau mau setor bertahan, kalau nggak berhenti," tutur Said. (dtf)
 
Berita Terkait
Rabu, 14 Sep 2016 06:55 WIB
Kamis, 11 Jun 2015 06:54 WIB
Minggu, 12 Jan 2014 22:26 WIB