Jumat, 29 Mar 2019 10:51 WIB  •  Dibaca: 13,727 kali
Porsi Swasta Tinggal 9%
BUMN Keroyok Proyek Infrastruktur
MedanBisnis - Jakarta. Peran swasta dalam proyek infrastruktur semakin minim. Hal itu karena banyaknya penunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Demikian diungkapkan ekonom Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri dalam diskusi Politik Pembangunan Infrastruktur di Jakarta, Kamis (28/3).

Faisal menjelaskan, porsi swasta dalam proyek infrastruktur dalam kurun waktu 2006-2010 mencapai 19%. Kemudian, susut tajam pada 2011-2015 menjadi 9%. Sementara, target dalam RPJM 2015-2019, porsi swasta mencapai 37%. "Kalau kita lihat 2006-2010 swasta masih 19%. 2011-2015 tinggal 9%. Ini target RPJM tapi hampir bisa dipastikan lebih kecil lagi karena hampir semua BUMN," katanya.

Dia mengatakan, peran swasta makin lama makin kecil karena penunjukan alias tidak ada tender. Penunjukan ini berisiko pada perubahan nilai proyek karena tidak ada perencanaan pembiayaan. Dia bilang penugasan ke BUMN memiliki risiko, salah satunya meningkatnya nilai proyek.

"Ada peran swasta yang kian hari kecil, itulah yang menyebabkan tadi penunjukan tidak ada tender, mengalami eskalasi biaya, kenapa ya ditunjuk. Di dalam perencanaan proyek tidak dimasukkan perencanaan pembiayaan. Biasanya, proyek di dalamnya ada perencanaan pembiayaan, biaya urusan nanti yang penting yang penting bangun dulu," paparnya.

Faisal mengatakan  kondisi tersebut terjadi dalam proyek light rail transit (LRT). Semula, direncanakan sekitar Rp 20 triliun kini bengkak menjadi Rp 31 triliun. Padahal, proyek tersebut hampir rampung.

"Itulah yang terjadi pada LRT misalnya, tadinya Rp 20-an triliun, membengkak tengah jalan. Sudah mau selesai membengkak jadi Rp 31 triliun," ujarnya.

Dia menjelaskan, sampai detik ini pembiayaan belum jelas kekurangannya dari mana, masih ada Rp 4 triliun masih kurang, nggak tahu. Dari bank Rp 17 triliun, dari APBN kira-kira Rp 6 triliun lewat penyertaan modal negara (PMN) KAI dan Adhi (Karya). Masih kurang Rp 4 triliun belum jelas," tuturnya.

Jangan Tiru China
Faisal mengemukakan Indonesia tidak boleh meniru China dalam pembangunan infrastruktur. Sebab, Indonesia negara maritim."Indonesia kalau mau bangunan infrastruktur jangan tiru China, China kereta cepat, kita kereta cepat. China apa, kita apa. Jangan tiru Malaysia, Rusia," katanya.

Dia mengatakan, Indonesia adalah maritim, di mana yang menyatukan ribuan pulau adalah laut. Jadi, infrastruktur laut harus menjadi tulang punggung Indonesia.

Sayangnya, ujar Faisal, kualitas infrastruktur pelabuhan Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lain."Indonesia rankingnya lebih rendah dari China, Malaysia, Singapura dan Thailand dalam World Economic Forum untuk kualitas infrastruktur pelabuhan," sambungnya.

Padahal, infrastruktur pelabuhan lebih dibutuhkan untuk menekan biaya logistik. Infrastruktur itu lebih berdampak dibanding jalan tol. "Tol Jawa berdampak, tapi dampaknya terutama memperlancar mudik, buat transportasi yang tidak membutuhkan kontainer, mobil box," tutupnya.

Ranking Infrastruktur
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan kondisi infrastruktur Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga, Malaysia. Hal itu terlihat pada Global Competitiveness Index dari sisi ketersediaan infrastruktur."Malaysia kalau dilihat dari Global Competitiveness Index, infrastrukturnya saja mereka ada di ranking 30, kita ada di ranking 71. Senang nggak kita ada di bawahnya? Pasti tidak," kata Sri Mulyani.

Menurutnya peran generasi muda atau milenial penting dalam mengejar ketertinggalan itu. "Anda sangat mudah cari alasan panjang sekali untuk katakan 'ya memang kita (peringkat) 71 tidak apa dan di situ (Malaysia) 30," sambungnya.

Untuk memacu semangat generasi muda dalam mengejar ketertinggalan, Sri Mulyani mengingatkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang butuh adanya pembangunan."Begitu banyak, puluhan juta, bahkan ratusan juta dari bangsa kita yang belum memiliki kesempatan memiliki infrastruktur dan fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan yang sangat baik," tambahnya. (dtf)
 
Berita Terkait