Pengertian safari sejatinya adalah perjalanan jarak jauh dalam suatu ekspedisi. Misalnya, dalam hal penyelidikan, penelitian atau wisata. Namun safari politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih merupakan kunjungan door to door terhadap pimpinan partai politik dan tokoh penting.
Untunglah, PAN dan PKS tidak tergoda merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Tapi tetap konsisten sebagai partai oposisi. Jika kedua parpol itupun ikut bergabung, saya khawatir Jokowi-Ma’ruf tidak dapat mengetahui jika ada “somethings wrong” di tengah-tengah masyarakat.
Misalkan, Gerindra dan Demokrat bergabung dengan koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, apa yang akan kita katakan? Saya kira, itu menandai bahwa dunia politik kita semakin profan. He-he, semakin sekular dan duniawi.
Jokowi tak lagi sungkan menyampaikan obrolannya dengan Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono maupun Prabowo, yaitu soal koalisi. Dua hari Jokowi bergantian bertemu kedua tokoh itu pada Rabu (10/10/2019) dan Kamis (11/10/2019) di Istana Negara Jakarta.
Kita tidak happy dengan kejadian terhadap Menkopolhukam Wiranto, Kamis siang (10/10/2019). Sedikit banyaknya menimbulkan kekhawatiran global terhadap Indonesia, khususnya di bidang investasi. Karena itu kita mendukung kiranya aparat keamanan sigap bergerak menyingkapkan, apalagi jika benar peristiwa itu terkait dengan jaringan teroris. Para investor pun sangat menunggunya. ...
Saya baca di media, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi geram karena harga dan stok pangan tak terkendali. Padahal, beberapa komoditas di Sumut bahkan surplus, seperti beras, jagung, cabai, ayam ras dan telur.
Kepemimpinan itu ibarat seorang ibu rumah tangga menyuruh ART alias asisten rumah tangga membeli ikan dan sayuran ke pasar pagi. Ingat, ikan dan sayuran, bukan daging dan kentang. Jadi, perintahnya harus jelas, tidak multitafsir. Si Ibu sukses jika ikan dan sayuran yang dibawa ART-nya dari pasar pagi. Bukan yang lain.
Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi belum juga melantik para peserta lelang jabatan pejabat eselon II yang sudah diseleksi di 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumatera Utara. Ternyata mereka-mereka belum bisa memenuhi ekspektasi gubernur. "Saya butuh orang yang bisa dalam mengawaki jabatan," kata Edy, Jumat (4/10) lalu. Dia akan melakukan seleksi ...
Ada pepatah Belanda yang berbunyi, “gestolen fruit smaakt goed. ” Artinya, buah curian itu enak rasanya. Di masa silam, saya kenang ada saja kawanan remaja yang gemar mencuri buah jambu. Melihat buah yang ranum di pekarangan warga, nafsu mereka berdesir. Ada yang memanjat dan memetik, ada yang menampung di bawah. Tapi ada pula yang berjaga-jaga kalau-kalau ...
Bagaimana gerangan Presiden Joko Widodo membagi-bagi kursi menteri? Syahdan, dia pernah mengatakan komposisinya kira-kira 60-40 atau 50-50 antara menteri yang berasal dari partai politik dan kaum profesional dari 34 orang jumlah menteri.
Civil society atau masyarakat sipil sedang bergerak. Kaum mahasiswa, pelajar, akademisi, berbagai LSM dan tokoh masyarakat meminta agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu atas UU KPK yang telah disyahkan DPR.
Jika Indonesia diibaratkan sebuah jalan raya, maka jika Anda melintasinya bersiap-siaplah akan dihadang berbagai peraturan. Syahdan, negeri ini mempunyai lebih dari 43. 000 peraturan. Bahkan, ada 3. 000 lebih peraturan daerah (Perda) yang bermasalah, dan tumpang tindih dengan peraturan pusat. Presiden Joko Widodo sampai pernah meminta agar 3. 000 Perda itu segera dihilangkan. ...
Saya pernah mewawancarai Yusril Ihza Mahendra ketika dia menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada 2003 di era Presiden Megawati. Yusri berkisah tentang hubungan tokoh Masyumi Mohammad Natsir dengan DN Aidit, pemimpin PKI. Ketika menjadi mahasiswa UI pada 1980-an, Yusril sangat dekat dengan Natsir yang meninggal dunia pada 1993.
Jika kepentingan partai politik (parpol) berseberangan dengan kepentingan rakyat, apakah yang dilakukan seorang anggota DPR-DPRD? Hati-hati, Bro. Jika memilih kepentingan rakyat, bersiaplah di-recall oleh parpol dari mana Anda berasal. Anda diganti karena dianggap tidak loyal kepada parpol.
Ilusi gemar berlayangan di angkasa negeri ini. Misalnya, mengagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. Saya tidak ahli revolusi. Tapi saya tidak melihat gejalanya dalam iklim sosial politik dan ekonomi di negeri ini, hari-hari ini.
Saya terbahak membaca poster-poster yang diusung mahasiswa saat demonstrasi sepanjang pekan lalu. Meskipun tuntutannya hampir sama, terutama menolak RUU KUHP dan UU KPK yang direvisi, namun tampil dalam teks yag lucu-lucu dan menggelitik.
Pekik sindiran bergema di ruang tunggu wartawan Bina Graha, Jakarta – ruang kerja Presiden kala itu. Eh, Presiden Soeharto malah menebar senyum ramah saat menerima sekitar 100 orang mahasiswa mewakili 35 pengurus Dewan Mahasiswa se-Indonesia. Saat itu, 11 Januari 1974, menjelang Peristiwa Malari 15 Januari, demonstrasi mahasiswa yang dahsyat itu.
Wah, ini keren. Presiden Joko “Jokowi” Widodo bertemu dengan mahasiswa, Jumat (27/9) hari ini. "Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa terutama dari BEM," kata Jokowi, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Saya percaya Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengikuti demonstrasi besar-besaran selama tiga hari berlalu. Baik yang dilakukan mahasiswa dan berbagai elemen pada Senin-Selasa (23-24/9) maupun oleh kaum pelajar pada Rabu (25/9) lalu pastilah dicermati oleh Jokowi dengan serius. Tak masuk akal rasanya bila Jokowi tidak peduli.
Sejak pagi hingga jelang magrib, Selasa (24/9/2019), saya memantau siaran televisi tentang demonstrasi mahasiswa di berbagai kota. Secara bersamaan, sidang paripurna DPR RI pun sedang membahas RUU KUHP dan RUU Lembaga Pemasyarakatan.
Alamak, ternyata 75% dari APBD habis untuk belanja gaji dan operasional. Jadi, hanya 25% untuk belanja pembangunan. Begitulah, Menteri Keuangan Srimulyani Indrawati mengungkapkan di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Syahdan, pada 1920 debut wisatawan Eropa datang ke Bali. Kala itu, kapal-kapal dagang Belanda Koninklijke Paketcart Maatsckapy mencari rempah-rempah. Namun sepulang dari Bali, mereka memperkenalkan Bali di Eropa. Bahkan, melaporkannya kepada Raja Belanda bahwa Bali sangat mempesona.
Saya mencoba merasakan debar jantung pemukim di tepi Sungai Deli, Bederah dan Babura yang membelah Kota Medan. Jika mereka harus membongkar sendiri rumah mereka, ke mana gerangan mereka pergi? Mereka berumah di mana?
Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah bergerak dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan ke Sumatra Utara, bahkan juga menerobos ke angkasa Singapura dan Malaysia. Maklum, asap bergerak bersama angin yang berembus antarwilayah dan antarnegara.
Saya kagum kepada wali kota atau bupati. Hampir selama masa jabatannya, mereka tidak lepas dari ”hujan” kritik. Kadang mereka bisa menjawab. Memberikan klarikasi. Tetapi kadang harus berjiwa besar. Bahkan, kadang hanya bisa mengusap dada.
Kota Medan tercinta ini dirundung masalah banjir. Pantang hujan agak lebat, jalanan kota pun tergenang. Pedagang kakilima belum teratasi. Jalanan dipadati oleh angkutan kota, mobil pribadi, transpor oline, motor hingga becak bermotor. Saling “kanibalis” pula. Belum lagi ruang terbuka hijau yang minim.
Gagah nian anggota DPRD Sumatera Utara, Kota Medan dan beberapa daerah lain yang dilantik Senin (16/9/2019). Dibalut stelan jas bagi yang pria dan wanita berbusana kebaya dan muslimah. “Merekalah para pejuang yang akan membela masyarakat,” ujar Bargot ketika berbicang dengan sahabatnya, Porjan di sebuah kafe.
Saya membayangkan pariwisata di kawasan Danau Toba berbasis partisipasi rakyat. Penduduk di pedesaan menggelar festival kultural yang beragam. Komoditas seperti kopi, nanas, andaliman, mangga, kuliner lokal dan ulos pun bisa difestivalkan. Saya kira akan membuat wisatawan tertegun, dan mau mampir.
Kandidat dari partai politik (parpol) manakah gerangan yang memenangkan Pilkada Kota Medan 2020? Kandidat dari PDIP atau Gerindra kah, yang masing-masing meraih 10 kursi di DPRD Medan? Atau mungkin kandidat dari PKS dan PAN sekiranya kedua partai ini berkoalisi dengan 14 kursi di DPRD?
Pilkada Kota Medan berlangsung September 2020. Namun sudah hangat-hangat kuku. Menantu Joko Widodo, presiden RI, Bobby Nasution telah mengambil formulir pendaftaran di sekretariat DPC PDIP Kota Medan, Kamis (12/9/2019). Tapi dia diwakili pamannya Erwan Rozadi Nasution.
Kandidat wali kota dan bupati seperti apa yang kita tunggu? Maklum, sudah banyak sosok yang menunjukkan minatnya menjelang Pilkada Seretak 2020 di beberapa kabupaten-kota di Sumatera Utara.
Apa yang harus kita katakan ketika BJ Habibie pergi “mengetuk pintu Tuhan” usai magrib, Rabu (11/9) lalu? Semoga khusnul khotimah, dan damai di sisi-Nya. Selebihnya adalah “kenangan bernas” yang tak tertandingi oleh presiden-presiden sesudah beliau.
Baru sekitar sepekan dilantik, para wakil rakyat sudah ramai-ramai “menggadaikan” SK pengangkatan diri mereka sebagai anggota DPRD periode 2019-2014 ke perbankan. Persisnya, sih, bukan gadai. Melainkan meminjam kredit dengan jaminan SK tersebut.
Selamat datang, anggota parlemen baik di pusat dan daerah. Anda adalah corong yang memperjuangkan nasib dan kepentingan rakyat. Bagaimana agar sarana jalan dari desa ke kota dan irigasi dibangun. Upah buruh dinaikkan. Harga jual gabah petani lumayan.
Saya salut terhadap DPRD Sumatra Utara (Sumut) dan Gubernur Sumut. Penampilan mereka dalam sidang paripurna Senin (9/8) lalu benar-benar merupakan “tontonan” yang menarik dan berkualitas.
Jika nanti jalan tol Tebingtinggi-Parapat, jalan lingkar Danau Toba, berbagai hotel dan resort bertaraf internasional, aktifitas Bandara Silangit dan revitalisasi Bandara Sibisa sudah rampung, bagaimana gerangan dengan penduduk lokal?
Semakin merajalela. Tiga operasi tangkap tangan (OTT) dilancarkan KPK dalam 2 hari, 2 dan 3 September 2019. Ada Bupati Muara Enim di Sumatera Selatan, yakni Ahmad Yani, dan Elfin Muhtar sebagai Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Muara Enim serta Robi Okta Fahlefi, seorang pengusaha.
Harga ayam hidup di tingkat peternak kini anjlok menjadi Rp 8.000 per kg. Padahal, harga pokok produksi (peternak HPP) sebesar Rp 18.700 per kg. Aduhai, harga acuan pembelian daging ayam di tingkat peternak antara Rp 18.000-Rp 20.000/kg tak lagi berlaku.
Ada 33 perusahaan di Cina relokasi keluar negeri. Wah, 23 memilih Vietnam, 10 lainnya pergi ke Malaysia, Thailand dan Kamboja. “Nggak ada yang ke kita," ujar Presiden Joko Widodo di depan para menteri kala membuka rapat terbatas membahas perkembangan perekonomian dunia, Rabu (4/9).
Aduh, sejak pukul 09.00-12.00 WIB tak satupun anggota DPRD memasuki ruang paripurna. Padahal pihak eksekutif sudah menanti. Apa boleh buat, rapat paripurna DPRD Sumatra Utara (Sumut) membahas P-APBD 2019, Rabu (4/9) lalu, gagal lagi.
Saya mafhum jika banyak suara yang menolak konsep wisata halal yang digaungkan oleh Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi. Ada anggapan bahwa konsep itu akan meniadakan adat dan budaya orang Batak yang sudah menjadi kearifan lokal sejak zaman dulu kala.
Pak Yasonna, saya membayangkan para peselancar akan “menari-nari” di atas gemulung ombak setinggi 6 meter. Ombak berarak dalam lima gelombang, sebelum berdebur di pantai. Inilah, atraksi yang membuat mata shock, tapi berakhir dengan alangkah indahnya.
Hubungan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) dengan DPRD Sumut bagai “ngeri-ngeri sedap” bak kata orang Medan. Mulanya, rapat paripurna gagal mengesahkan P APBD 2019 karena kehadiran anggota DPRD tidak memenuhi korum. Hanya 46 orang dari 100 orang anggota DPRD yang hadir pada 27 Agustus, setelah sebelumnya tidak memenuhi korum pada Senin (19/8).
Melegakan juga mendengar penjelasan Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemprov Sumut, M Fitriyus, dan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Ria Telaumbanua, kepada wartawan, di Medan, Sabtu (31/8/2019). Soalnya, di berbagai jejaring media sosial dan online, santer penolakan masyarakat terhadap wacana wisata halal di kawasan Danau Toba sebagaimana disampaikan Gubernur ...
Mengapa orang-orang tak jemu-jemunya ingin menjadi pejabat publik? Menjadi gubernur, walikota, bupati, anggota DPR dan DPRD? Kepala Badan, OPD dan sebagainya? Tidakkah, mereka khawatir kelak ada kemungkinan akan terlibat korupsi, menerima suap atau gratifikasi?
Lagi-lagi kita menundukkan kepala. Massa demonstran membakar kantor Majelis Rakyat Papua, kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang berjejer di Jalan Koti, Jayapura, Kamis (29/8) lalu. Aksi itu dipicu oleh dugaan tindak rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, belum lama ini. Demonstran juga melempari kantor-kantor dan hotel.
Kota macet. Rawan banjir dan gempa. Didera oleh polusi udara. Terancam krisis air. Penduduknya sangat padat. Itulah wajah Jakarta sehingga pemerintah memutuskan ibukota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Namun mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) menolak rencana tersebut. Aspirasi itu terekam dalam survei versi Indonesia Development Monitoring (IDM).