Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Medan. Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I-II DPRD Sumut minta Gubernur Sumut (Gubsu) HT Erry Nuradi mengevaluasi beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena tidak berkenan mendampingi tim dewan meninjau realisasi pelaksanaan proyek APBD Provsu tahun anggaran 2016 di kabupten/kota saat Kunker akhir Juni 2017.
Hal ini disampaikan juru bicara Tim Kunker Sumut I dan II Hanafiah Harahap pada rapat paripurna penyampaian laporan hasil kunker terhadap realisasi pelaksanaan program APBD Provsu tahun 2016, dipimpin ketua dewan H Wagirin Arman dihadiri Gubsu T Erry Nuradi dan Wagubsu Nurhajizah, Selasa (4/7/2017),di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol,Medan.
Beberapa SKPD yang harus dievaluasi, lanjutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Pendapatan dan Inspektorat, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
"SKPD tersebut tidak mendampingi dewan, sehingga realisasi pelaksanaan proyek yang dikerjakan masing-masing SKPD tidak dapat dilihat dan hasil pekerjaan dicurigai kurang baik atau ada penyimpangan,"ujarnya.
Dilaporkan juga, tim kunker kecewa terhadap peran dan fungsi koordinator SKPD di lingkungan Pemprovsu. Terkesan tidak ada koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemprovsu dan utusan SKPD tidak membawa data lengkap, sehingga seperti tidak perduli.
"Dari hasil peninjauan lapangan tim I-II banyak menemukan kecurigaan terhadap hasil pekerjaan Distarukim tidak sesuai dengan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), yaitu pembangunan jembatan kecil di atas drainase yang masuk ke rumah-rumah penduduk di Kecamatan Marelan," katanya.
Dalam laporannya, tim I-II juga minta BPK mengaudit atau menginvestigasi ulang kegiatan yang telah dianggarkan ke masing-masing dinas, khususnya di Dispora, Distarukim, RSU Haji Medan, Dinkes, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan.
"Tim juga minta BPK mengaudit ulang pembangunan gedung bowling di Jalan Pancing, karena terkendala pagu anggaran terjadi penyalahgunaan. Dinas Bina Marga juga diminta menyelesaikan pembyaran yang menjadi temuan BPK," tegasnya. (yuni naibaho)