Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Pemerintah ingin menugaskan BUMN untuk membeli sekaligus 41% saham Freeport. Ditambah dengan 9,36% saham PT Freeport Indonesia yang sudah dimiliki pemerintah, maka nantinya 51% saham dikuasai negara.
Demikian wacana yang sementara berkembang dalam perundingan antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah, di mana salah satunya membahas soal isu divestasi saham. Selama ini rencananya saham Freeport akan dibeli oeh holding BUMN Pertambangan, yang dipimpin oleh PT Inalum.
Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, dalam konferensi pers mengenai perkembangan terbaru perundingan dengan Freeport di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
"Terkait divestasi, sekarang masih ditindaklanjuti di tim teknis di Kemenkeu dan BUMN, sampai saat ini keinginan pemerintah idealnya dari 51%, yang sudah dimiliki oleh Indonesia 9,36%, jadi masih tersisa sekitar 41% akan diambil secara keseluruhan. Semangatnya melalui BUMN, aspirasi yang disampaikan Kemenkeu maunya seketika dan dalam waktu sekarang," ujar Teguh.
Namun Freeport ingin divestasi dilaksanakan secara bertahap, tidak sekaligus. Freeport juga mengusulkan agar sebagian saham dilepas melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Mengenai divestasi tadi disampaikan, keinginan Freeport bertahap, ini masih dalam proses perundingan. Freeport juga menyampaikan usulan, ada sebagian untuk ditaruh di bursa, tapi kita sudah punya mekanisme sendiri," ia menjelaskan.
Teguh menambahkan, saham yang akan dibeli pemerintah Indonesia adalah saham baru, bukan saham yang sudah ada. Jadi nilai saham pemilik lama tidak berkurang, hanya persentasenya saja yang berkurang.
Freeport akan menerbitkan saham baru, modal yang dimiliki jadi bertambah besar dengan masuknya pemerintah. "Akan diterbitkan saham baru dalam pembelian saham ini," katanya.
Nilai 41% saham PT Freeport Indonesia yang didivestasikan akan dihitung oleh valuator independen yang ditunjuk pemerintah dan Freeport sendiri. "Untuk menghitung nilai saham, kita meminta bersama Freeport menunjuk valuator independen. Akan dibentuk tim baru, bukan tim yang lama," ucapnya.
Dalam perhitungan nilai saham, valuator independen akan menggunakan metode market value, tapi tidak menghitung cadangan mineral di dalam tanah. "Tidak menghitung cadangan. Dalam Peraturan Menteri ESDM, salah satu valuasinya menggunakan market value. Kita hormati hasil yang ditentukan independent valuator," cetusnya.
Perhitungan nilai 41% saham Freeport oleh valuator independen mungkin makan waktu lebih beberapa tahun, belum bisa dipastikan kapan keluar hasilnya. "Inalum yang skalanya lebih kecil saja perlu 3 tahun (untuk menghitung nilai saham). Kami tidak bisa memberikan kepastian kapan selesainya," tutupnya. (dtf)