Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terkait peran swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Negara, hari ini, Kamis (27/7).
Dalam kesempatan itu, ia menyinggung perihal besarnya porsi BUMN dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang menyebabkan minimnya peran swasta dalam upaya percepatan pembangunan yang tengah dilakukan.
"Peran BUMN dianggap terlalu besar. Banyak sekali, Menurut beliau (Jokowi), beliau mendengarkan dari semua dari investor. Misalnya BUMN, mendapatkan penugasan, yang mengerjakan anak perusahaannya, cucu perusahaannya," kata Menteri PUPR menirukan arahan Jokowi usai ratas tersebut.
Dengan besarnya porsi BUMN tersebut, pihak swasta yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembangunan menjadi minim. Dampak lebih lanjutnya, kompetisi di sektor ini konstruksi menjadi minim karena pemain kostruksi hanya itu-itu saja.
Akibat minimnya kompetisi, efisiensi dalam pembangunan juga menjadi sulit tercapai. Kondisi ini, lanjut Basuki, juga sempat dikritisi oleh Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim beberapa waktu lalu.
"World Bank meminta supaya swasta diberikan ruang yang sama. Nanti di bidang-bidang saya (bidang infrastruktur PUPR) nanti," sambung basuki.
Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Jim Yong Kim mengungkapkan, akibat dari minimnya peran swasta, beban utang pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur menjadi tinggi.
Menurut Kim, bila peran swasta bisa ditingkatkan, maka tanggung jawab menggalang dana untuk membiayai proyek infrastruktur bisa dialihkan ke pihak swasta yang bersangkutan. Dampak positifnya, peluang pemerintah untuk menarik utang baru bisa diturunkan. (dtf)