Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Keterlibatan personel TNI dalam sengketa lahan antara masyarakat adat Lauchi di 5 dusun di Desa Ujung Bandar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deliserdang dengan PTPN II mendapat kritik keras dari Komisi A DPRD Sumatera Utara.
Kritik tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi A yang dihadiri perwakilan dari Kodam I Bukit Barisan, Poldasu, Pemkab Deliserdang, serta warga masyarakat adat Lauchi, di gedung DPRD, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (1/8/2017). Turut pula pendamping warga dalam memperjuangkan tanah miliknya yang berasal dari Kontras, Walhi dan Forum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Karo (FORGAMMKA).
Menurut Ketua Komisi A Fernando Simanjuntak, tidak seharusnya tentara menurunkan pasukannya ke Kebun Kwala Bekala yang merupakan lokasi lahan sengketa, sebab di sana tidak sedang terjadi gerakan pengacauan keamanan. Sekalipun kehadiran mereka atas permintaan pihak PTPN II. cukup polisi yang menjalankan tugas pengamanan jika terjadi pertikaian.
Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu pihak PTPN II mengusir kurang lebih 2.000 kepala keluarga dari lahan Kwala Bekala, yang diklaim warga sebagai lahan masyarakat adat Lauchi. Oleh warga, selain dijadikan tempat tinggal lahan juga diusahai dengan bercocok tanam. Pengusiran oleh pihak perkebunan dengan dibantu tentara dan polisi (Brimob) mengakibatkan warga kehilangan segalanya; rumah dan mata pencaharian.
“Rumah kami dihancurkan, jambur tempat berkumpul warga ditumbangkan, jagung dan tanaman lainnya diratakan dengan memakai buldoser. Tentara dan polisi membuat kami takut, tidak berani pulang. Gedung DPRD inilah satu-satunya tempat yang aman bagi kami,” kata salah seorang warga, Khatarina dalam RDP tersebut.
Terhadap ketakutan warga tersebut, Fernando meminta agar Kodam I/BB segera menarik pasukannya dari lokasi sengketa.
“Akan muncul persepsi negatif bagi tentara kita jika TNI tetap bertahan berada di lokasi sengketa tersebut. Untuk itu kami minta kepada Panglima agar seluruh pasukan ditarik,” kata Fernando yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.
Menanggapi permintaan Komisi A, Kepala Penerangan Kodam I/BB Kolonel Anggoro menyebutkan bisa saja pasukan TNI ditarik dari Kebun Kwala Bekala. Namun akan lebih baik jika DPRD Sumut menyampaikan permintaan tersebut secara tertulis.(Parlindungan Sibuea)