Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, jangan lagi ada subsidi yang besar untuk bahan bakar minyak (BBM). Sebab, akan mempersempit ruang gerak pemerintah dalam membangun infrastruktur.
"Ada dua kebijakan nasional yang pernah merusak dan sampai sekarang merusak, yaitu menjamin segala macam perbankan dan yang kedua subsidi yang begitu besar kepada BBM. Itu menyebabkan mempersempit kemungkinan kita membangun," ujar JK di acara Indonesia Development Forum di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (9/8).
Menurut JK, subsidi tinggi pernah digelontorkan sampai 20% APBN, terbanyak untuk subsidi BBM. Sementara, pemerintah saat ini lebih memilih memangkas subsidi BBM, dan mengalihkannya ke bantuan lain.
"Dalam mengurangi pengeluaran tentu kita tahu semua, kita telah berikan banyak subsidi, apa subsidi listrik, BBM, pupuk. Kita pernah mencapai subsidi hampir Rp 400 triliun atau 20% dari APBN pada 2014. Sungguh tinggi," kata JK lagi.
JK menambahkan opsi menaikkan anggaran infrastruktur, menurut JK, dipilih pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Kemudian program lainnya seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), sampai dana desa.
Pembangunan infrastruktur, kata JK, efektif menurunkan kesenjangan di Indonesia. Dia mencontohkan, pembangunan pemukiman vertikal di Jakarta dengan fasilitas saluran air bersih menciptakan keadilan ekonomi kalangan masyarakat berpendapatan rendah.
"Memperbaiki kesenjangan tentu meningkatkan pendapatan di kalangan bawah atau pendapatan yang miskin. di Jakarta contoh paling baik. Karena itu pembangunan perumahan, sanitasi adalah contoh yang harus kita laksanakan. Apabila tidak ada program air bersih yang cepat, air orang yang tinggal di Menteng lebih murah dari air yang membeli ketengan. Itu sungguh tidak adil. Haruslah keadilan diperbaiki dengan program yang ada," pungkas JK.(dtf)