Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Makassar. Persoalan garam langka jadi perbincangan hangat belakangan ini. Tak ketinggalan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang ikut buka suara.
"Tidak ada negara lain yang ribut soal garam, beras, gula selain kita. Ini buktinya kita belum selesai soal garam, lalu apa gunanya lembaga penelitian, beasiswa yang kita berikan kalau sekarang berdebat terus," ujar JK dalam pidato sambutannya di lokasi peringatan Hari Teknologi Nasional, kawasan Center Point Indonesia, Makassar, Kamis (10/8).
Tak ingin menunggu lama, JK segera memanggil Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) mengatasi masalah kelangkaan garam. JK menugasi BPPT mencari teknologi yang cocok untuk mendongkrak produksi garam nasional.
Sebagai informasi, kebutuhan garam nasional sekitar 4,1 juta ton pertahun, sementara produksi garam lokal hanya mencapai sekitar 1,8 juta ton pertahun. Beberapa penyebab turunnya produksi garam akibat anomali cuaca, yaitu curah hujan tinggi di daerah produsen tinggi dan kelangkaan garam menurut Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) turut dipengaruhi atas keterlambatan pemerintah membuka kran impor garam.
Selain bicara persoalan garam, JK juga meminta para ilmuwan Indonesia melakukan riset mendalam untuk kemajuan teknologi nasional. Menurut JK, teknologi bisa didapatkan dengan riset, membeli produk lalu meniru dan mengembangkannya, seperti Jepang yang maju setelah meniru teknologi Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang meniru kemajuan teknologi Jepang.
"Dulu saya katakan: tidak usah beli jauh-jauh panser dari Perancis, kita bisa buat yang lebih baik, maka muncullah Panser Anoa, lebih baik, lebih murah dan cepat pembuatannya," tutur JK.
Dalam peringatan Harteknas ke-22 yang pertama digelar di luar pulau Jawa dan bertema kemajuan di bidang maritim tersebut dihadiri beberapa tokoh bangsa seperti mantan Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Menristek Dikti Mohamad Nasir, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, serta sejumlah pejabat seperti Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto. (dtf)