Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022 yang dipimpin oleh Wimboh Santoso.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mendampingi pertemuan DK OJK bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/8/2017).
"Jadi presiden tadi meminta supaya OJK bisa fasilitasi munculnya instrumen baru, tadi sekuritisasi supaya lembaga keuangan, BUMN bisa berinovasi pada pembiayaan dan tentu diharapkan OJK bisa mendukungnya," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebutkan, inovasi atau instrumen baru yang bisa membiayai pembangunan infrastruktur juga sudah disiapkan oleh OJK dengan adanya sekuritisasi oleh dua BUMN.
"Dari Pak Hoesen dari capital market akan ada launching yang akan dilakukan dan sesuai harapan presiden, karena ada sekuritisasi dari dua BUMN dan satu plus," tambah dia.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen menjelaskan, sekuritisasi yang dilakukan oleh dua BUMN ini antara lain PT PLN dan Jasa Marga dalam bentuk kontak investasi kolektif-efek beragun aset (KIK EBA), dan reksadana penyertaan terbatas (RDPT).
"Jasa Marga targetnya mungkin Rp 2 triliun, kalau untuk PLN hampir Rp 10 triliun, kalau untuk Bandara Kertajati itu bentuk produknya RDPT itu sekitar Rp 1 triliun," kata Hoesen.
Dengan mendapat komitmen tersebut, kata Sri Mulyani, Presiden Jokowi menyambut gembira dengan adanya realisasi konkret dari OJK untuk mendukung penerbitan berbagai macam instrumen pembiayaan.
"Presiden sambut gembira adanya hal itu tadi, ada realisasi konkrit dan berharap untuk OJK terus mendukung penerbitan berbagai macam instrumen pembiayaan yang sesi kebutuhan pembiayaan jangka panjang atau menengah dan menarik investor sehingga seluruh proyek infrastruktur bisa jalan dan didanai masyarakat," kata Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta OJK untuk memperhatikan pinjaman UMKM dan bagaimana OJK bisa memperhatikan sisi regulasinya, agar akses terhadap masyarakat bisa mudah dengan suku bunga yang terjangkau.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DK OJK Wimboh Santoso mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar OJK mampu menjaga sektor keuangan tetap stabil sehingga ikut serta menciptakan kesinambungan pembiayaan.
Terkait dengan akses pembiayaan sektor UMKM, Wimboh memastikan, OJK akan menciptakan instrumen yang lebih banyak sehingga mampu memfasilitasi baik jangka menengah maupun panjang melalui pasar modal.
"Kita harus kembangkan model akses ke lembaga keuangan mikro bagi pengusaha mikro kecil, (aksesnya) bisa melalui pembiayaan dengan suku bunga yang lebih murah dan kompetitif. Lebih murah dari yang sekarang mereka nikmatin," ungkap Wimboh.
Saat ini, akses bunga kredit yang bisa dinikmati para pelaku usaha UMKM sebesar 8% dari program KUR. Untuk instrumen yang baru ini diharapkan lebih kecil lagi.
"Ini harus bisa lebih kecil lagi, kalau KUR bisa akses ke perbankan. Ini misalnya tukang warteg masa harus buat proposal. Ini target kita untuk fasilitasi supaya kita bisa beri akses pembiayaan ke semua itu tadi," tukas dia. (dtf)