Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan perizinan dan ketersediaan lahan menjadi kendala terbesar pemerintah dalam mewujudkan target program sejuta rumah. Izin pembangunan rumah yang masih berlarut-larut di daerah membuat pengembang sulit untuk membangun rumah, padahal minat masyarakat sangat besar untuk membeli rumah subsidi tersebut.
Pasalnya, pemerintah telah menyalurkan subsidi dengan berbagai skema yang meringankan masyarakat dalam melakukan cicilan.
"Kendalanya masih di perizinan dan lahan," katanya saat ditemui di di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).
Penyerapan angka penjualan rumah subsidi sendiri kata dia cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari laris manisnya rumah-rumah subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, kendala perizinan dan ketersediaan lahan tersebut membuat pemerintah gagal mencapai target sejuta rumah. Dalam kurun waktu 2 tahun, capaian program sejuta rumah hanya mencapai sekitar 1,5 juta unit. Sedangkan tahun ini ditarget bisa mencapai 900 ribu unit, atau lebih tinggi dari realisasi tahun 2016.
"Mudah-mudahan nanti akhir tahun bisa lebih dari yang 2016. Kalau yang 2017, sampai Agustus ini ada 449 ribu rumah. Tapi mudah-mudahan sampai akhir tahun ini mungkin 900 ribuan (unit)," ungkapnya.
Guna membantu mewujudkan target sejuta rumah di tahun-tahun selanjutnya, maka fokus pemerintah adalah menyelesaikan masalah perizinan yang masih lama di daerah, dan menambah subsidi perumahan di tahun 2018 agar masyarakat yang mendapatkan lebih banyak.
"Kan Presiden sejak dari Riau kemarin sudah panggil Menkeu, supaya anggaran FLPP, SSB itu di-double-in untuk tahun depan dari tahun 2017 ini. Itu masuk APBN 2018. Presiden ingin memperbanyak, karena beliau melihat ini kayak gini banyak. Jadi banyak sekali, beberapa Bupati dan Walikota juga minta dilakukan program ini," tukasnya.dtc