Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan utang dikelola dengan sangat hati-hati. Meskipun nilainya sudah menembus level Rp 3.000 triliun dan terus bertambah setiap tahunnya, Sri Mulyani akan menjaga Indonesia agar tidak terkena krisis utang.
"Kami sangat hati-hati untuk desain agar Indonesia terhindar dari krisis utang seperti yang terjadi di banyak negara maju," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (21/8/2017).
Per akhir Juli 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.779,98 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 73,46 triliun, dibandingkan jumlah di Juni 2017 yang sebesar Rp 3.706,52 triliun
Pada 2018 mendatang, pemerintah juga akan kembali menarik utang karena postur anggaran yang defisit Rp 325,9 triliun atau 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di mana belanja negara Rp 2.204,3 triliun dan penerimaan negara Rp 1.878,4 triliun.
Sri Mulyani mengukur kehati-hatian pengelolaan utang dari rasio terhadap PDB. Sekarang Indonesia masih pada kisaran 27-29% terhadap PDB. Sementara negara berkembang lainnya sudah di atas 50%.
"Kami bandingkan, bagaimana kelola utang dengan hati-hati, dibanding Malaysia dan Brasil. Kami lihat rasio utang relatif sangat rendah masih 27-29%. Dibanding Malaysia 56% dan Brasil 79%," ujarnya.
Begitu juga dengan pembayaran bunga utang, secara nominal memang terlihat cukup besar, akan tetapi dibandingkan dengan outstanding utang hanya 5%. Malaysia sampai 5,6% dan Brasil 18%.
"APBN adalah instrumen untuk capai tujuan nasional. Maka instrumen ini harus terus dijaga agar bisa jalankan fungsi untuk capai tujuan nasional," pungkasnya. (dtf)