Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Tim monitoring dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring persiapan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Senin (21/82017) sore. Tim yang terdiri dari Haryadi (FISIP Unair Surabaya), Prof Muradi (Unpad Bandung), dan Akmal (Direktur Kemendagri) tersebut datang ke KPU Sumut dalam rangka monitoring persiapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumut 2018.
Kedatangan tim diterima langsung oleh Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea didampingi Anggota Yulhasni, Nazir Salim Manik, dan Benget Silitonga.
‘’Kehadiran kami untuk memastikan beberapa hal terkait persiapan Pilgubsu 2018,’’ujar Prof Muradi. Salah satu yang hendak diperoleh tim adalah kepastian daerah yang Pilkada 2018 apakah sudah selesai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD). ‘’Kami juga berharap mendapat informasi soal netralitas ASN (Aparat Sipil Negara) di Sumut,’’ tambah Muriadi.
Tim monitoring juga memastikan tentang jumlah warga Sumatera Utara yang telah melakukan perekaman E-KTP.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan, pada prinsipnya ada beberapa hal yang penting dikomunikasikan kepada pemerintah pusat terkait persiapan Pilgubsu 2018. ‘’Kita berharap persoalan E-KTP ini bisa tuntas sebelum hari H pencoblosan,’’ujar Mulia Banurea.
Dikatakan Mulia Banurea, sampai sekarang tinggal tiga daerah yang belum menandatangani NPHD, yakni Kabupaten Langkat, Batubara, dan Deli Serdang. ‘’Kita berharap pemerintah pusat lewat Kemendagri juga bisa mempercepat proses penandatangan NPHD ini,’’kata Mulia Banurea.