Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Pemerintah menunda merealisasikan pemekaran 314 pemekaran daerah otonomi baru. Keputusan tersebut ditanyakan oleh Anggota Komisi II DPR dari F-PDIP Jimmy Demianus Ijie.
Jimmy yang berasal dari Dapil Papua Barat kecewa dengan keputusan pemerintah menunda pemekaran daerah, khususnya di Papua. Ia meminta adanya pemekaran daerah di Papua.
"Sakit hati kami dari rakyat Papua sebagai jadian dari negara ini. Jika Papua menjadi harga mati dari NKRI, beri pemekaran di Papua juga. Lebih baik Papua merdeka daripada menjadi budak di negeri ini," ujar Jimmy saat rapat dengan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017).
Mendagri Tjahjo Kumolo pun menjelaskan alasan pemerintah menunda pemekaran daerah karena fokus Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Selain itu, penggunaan anggaran saat ini sulit untuk dipecah.
"Situasi ini karena Bapak Presiden ini fokus infrastruktur ekonomi sosial. Pendekatan tak java sentris, tapi Indonesia sentris, termasuk Papua. Anggaran Rp 60 T (triliun) untuk pinggiran. Permasalahannya situasi anggaran yang tak mungkin dipecah," jelas Tjahjo.
Tjahjo pun meminta maaf karena pemekaran daerah belum bisa dieksekusi.
"Makanya saya tanggung jawab, mohon maaf. Ini tidak salah Presiden, tidak salah Wapres. Yang salah Menterinya, yang bodoh Menterinya. Tugas DPR memang untuk mengoreksi, mengawasi, mengkritik," papar Tjahjo. (dtc)