Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah faktor yang krusial dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, penyebaran BBM seringkali mengalami berbagai kendala.
Dalam rilis yang diterima dari Kementerian BUMN, Selasa (29/8/2017), berbagai kendala itu seperti masih terdapat wilayah yang belum ada lembaga penyalur BBM, khususnya di daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T). Selain itu, infrastruktur jalan darat yang tidak memadai untuk pengiriman BBM, sehingga harus menggunakan armada angkutan laut atau udara.
Selain itu terkadang lembaga penyalur BBM belum ekonomis untuk dibangun di beberapa wilayah karena volume konsumsi BBM yang relatif kecil. Akibatnya terjadi ketimpangan perekonomian antarregional di Indonesia. Ketimpangan tersebut tidak hanya tercermin pada ketimpangan pendapatan per kapita tetapi juga ketimpangan pendidikan dan harapan hidup.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencanangkan sembilan agenda prioritas yang disebut dengan Nawacita. Salah satu agenda Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Untuk mewujudkan agenda Nawacita, pemerintah memerlukan dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Agen Pembangunan Nasional. Salah satu peran BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional adalah melakukan penyediaan BBM ke masyarakat.
Penyediaan BBM bagi masyarakat tersebut kemudian diwujudkan pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) dengan mencanangkan Program BBM Satu Harga di seluruh Indonesia mulai Oktober 2016.
Program ini merupakan perwujudan dari BUMN Hadir Untuk Negeri dengan menghadirkan lembaga penyalur BBM di daerah 3T. Melalui Program BBM Satu Harga, Pertamina diamanatkan pemerintah untuk menjaga pasokan BBM di daerah tersebut.
Untuk merealisasikan BBM Satu Harga di Indonesia, pemerintah akan membangun lembaga penyalur BBM di wilayah yang belum terdapat penyalur, meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM lembaga penyalur di wilayah terpencil dan mempercepat pembangunan infrastruktur darat dan laut/dermaga.
Sebelum diluncurkannya Program BBM Satu Harga, terdapat 150 lokasi di daerah-daerah 3T yang belum memiliki penyalur BBM. Di daerah-daerah tersebut, harga BBM melonjak tinggi mencapai Rp 7.000 sampai dengan Rp 50.000 per liter.
Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah melalui Pertamina telah menyiapkan roadmap BBM Satu Harga. Pada tahun 2017, sebanyak 54 unit lembaga penyalur BBM ditargetkan dibangun di daerah dengan infrastruktur darat dan laut yang cukup baik.
Selanjutnya pada tahun 2018, sebanyak 50 unit lembaga penyalur akan dibangun di daerah dengan infrastruktur darat dan laut yang terbatas, harga eceran tinggi dan volume konsumsi BBM yang cukup besar. Kemudian pada tahun 2019, 46 unit lembaga penyalur akan hadir di daerah yang belum memiliki infrastruktur darat dan laut dengan volume konsumsi BBM yang relatif kecil.
Dengan demikian pada 2019 nanti, sebanyak 150 lokasi di daerah 3T telah memiliki penyalur BBM pada tahun 2019, dan harga BBM berlaku secara seragam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hingga Juli 2017, sebanyak 22 penyalur BBM telah beroperasi di wilayah terluar Indonesia dan telah terjadi penyesuaian harga BBM dimana harga solar menjadi Rp 5.150 per liter dan harga premium menjadi Rp 6.450 per liter.
Dalam jangka pendek, program BBM Satu Harga dapat menghemat pengeluaran rumah tangga untuk bensin dan solar. Hasil simulasi sederhana menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk bensin dan solar turun sebesar 16% dan 20%, secara berurutan.
Manfaat program BBM Satu Harga untuk penghematan pengeluaran BBM lebih tinggi di Papua dan Maluku, dua daerah yang memang target program ini. Sementara dalam jangka panjang, Program BBM Satu Harga diharapkan dapat menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat, terutama di daerah 3T.
Pemerintah akan terus membangun infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM di daerah 3T. Peningkatan kapasitas penyimpanan akan meningkatkan ketahanan pasokan BBM karena BBM adalah faktor produksi yang strategis dan krusial.
Pemerintah juga akan terus membangun infrastruktur darat dan laut di daerah 3T untuk menurunkan biaya distribusi BBM. Kedua strategi ini sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang program BBM Satu Harga. Pemerintah dan BUMN juga terus menyelesaikan pembangunan kilang produksi BBM untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
Distribusi BBM dan penetapan harga BBM yang merata, didampingi dengan ketahanan energi akan menopang pembangunan nasional yang berkualitas dan inklusif dalam mencapai Indonesia sejahtera. Program BBM Satu Harga merupakan bukti nyata komitmen BUMN untuk mewujudkan hal tersebut. (dtf)