Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan menyisir seluruh kebijakan dan proses administrasi di Kementerian Keuangan untuk memastikan mana yang masih mengganggu.
Ini menyusul kekesalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih terasa tentang kerumitan perizinan di Indonesia. Bahkan satu paket kebijakan lagi dimunculkan untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Kita akan terus dari sisi Kemenkeu untuk hal-hal yang selama ini merupakan faktor yang bisa mempengaruhi dunia usaha," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/8).
Penyisiran yang akan dilakukan, kata Sri Mulyani, mulai dari sisi perpajakan, bea dan cukai, hingga dari sisi perbendaharaan.
"Kita akan terus berkontribusi dan berkoordinasi dengan bapak Menko kalau ada hal-hal yang terus akan kita perbaiki baik dari sisi policy maupun adminsitrasi," tukas dia.
Diketahui realisasi investasi dunia ke Indonesia masih rendah (1,97%) dengan rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar US$ 1.417,58 miliar. Selanjutnya capaian target rasio investasi sebesar 32,7% (2012-2016), di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 38,9% pada tahun 2019.
Realisasi investasi masih rendah dibandingkan dengan pengajuan/komitmen investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) 27,5% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 31,8% (2010-2016), dan belum seimbangnya wilayah investasi di mana investasi di Jawa di atas 50% dibandingkan dengan Luar Jawa. (dtf)