Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Deputi Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN mengusulkan dividen tahun anggaran 2018 sebesar Rp 3,412 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan setoran dividen tahun anggaran 2017 Rp 2,435 triliun.
Usulan dividen tahun anggaran 2018 terdiri dari, Rp 1,8 triliun dari BUMN infrastruktur, Rp 1,514 BUMN maritim, Rp 92 miliar dari BUMN perdagangan dan logistik, dan Rp 4 miliar dari BUMN konsultan konstruksi.
"Rp 3,4 triliun total dari KSPP kalau dari keseluruhan BUMN Rp 43,7 triliun," ujar Plt Deputi Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Fadjar Judisiawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/9).
Di tahun anggaran 2017, BUMN di bawah Deputi KSPP menyetor dividen sebesar Rp 2,435 triliun dari target seluruh BUMN Rp 41 triliun. Di tahun anggaran 2016, BUMN di bawah Deputi KSPP menyetor dividen sebesar Rp 1,440 triliun dari target seluruh BUMN Rp 37 triliun.
Dari 29 BUMN yang berada di bawah Deputi KSPP, hanya 17 di antaranya yang diwajibkan menyetor dividen kepada negara tahun depan. Sedangkan 12 sisanya tengah merestrukturisasi keuangan perusahaan dan ada juga yang mengalami kerugian.
"KSPP ada 29, dividen proyeksikan sekitar 17. 12 BUMN karena perlu cashflow masih diperlukan dia untuk berkembang," kata Fadjar.
Di bawah Kedeputian KSPP, ada 2 BUMN yang mengalami kerugian di semester I-2017, antara lain PT Amarta Karya (Persero) Rp 21 miliar dan PT Pos Indonesia (Persero) Rp 560 juta.
Fadjar berharap edua BUMN tersebut bisa membalikkan keadaan di paruh kedua 2017 sehingga membuat kinerja keuangan yang positif.
"Sementara masih Amarta Karya, Pos kecil itu. Semester ini tutup tahun kita harapkan turun. Kita harapkan Pos akhir tahun juga ketutup kemarin peak semester II lebarannya," tutur Fadjar. (dtf)