Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Di tengah pengusutan kasus korupsi yang terjadi pada proyek pembuatan KTP elektronik atau e-KTP, Kementerian Dalam Negeri tetap berupaya keras agar seluruh warga negara Indonesia memiliki KTP tersebut. Hingga saat ini 94% dari 260 juta lebih populasi Indonesia sudah memiliki e-KTP.
Fakta tersebut dijelaskan Mendagri Tjahjo Kumolo saat tampil sebagai pembicara di Seminar Nasional Pendidikan Kebangsaan bertajuk Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Pendidikan Nasional, di Kampus Universitas Katolik St Thomas Medan, Sabtu (16/9/2017).
Kata Tjahjo selama 1,5 tahun pada saat penyidikan korupsi proyek KTP elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pejabat-pejabat Eselon I sampai IV di lingkungan Kemendagri tidak mau menandatangani kontrak terkait penyelesaian e-KTP. Mereka takut terjebak kasus korupsi dan diseret KPK.
"Akhirnya kini 261 juta penduduk Indonesia sudah punya NIK (Nomor Induk Kependudukan), kurang satu juta lagi yang belum," kata Tjahjo yang mengaku pernah menjadi anggota DPR RI selama 20 tahun.
Belum dimilikinya NIK oleh satu juta lagi penduduk Indonesia, dijelaskan Tjahjo, karena di antara mereka ada yang sedang berada di luar negeri bekerja dan bersekolah. Itu sebabnya data-data mereka belum terekam.
Kendati demikian, Tjahjo optimis pada akhir tahun ini 99% penduduk Indonesia sudah memiliki e-KTP.
"Pentingnya permasalahan KTP elektronik ini diselesaikan adalah dalam rangka Pemilu serentak pada 2019," ujar Tjahjo.