Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Kendari. Menjaga laut Indonesia dari para pencuri ikan bukan perkejaan yang mudah. Butuh keterlibatan mulai dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, hingga negara lain lantaran illegal fishing sudah menjadi musuh bersama di dunia.
Itulah sebabnya Susi Pudjiastuti, menganggap dirinya punya tanggung jawab besar sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Saya bilang kalau saya punya tanggung jawab besar, saya menteri yang pendidikannya paling rendah dibanding lain, jadi menteri tidak berpendidikan tapi tanggung jawabnya lebih besar," kata Susi saat di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sabtu (16/9).
Susi mengatakan, ia sudah mengeluarkan sejumlah aturan untuk melindungi sektor kelautan dan perikanan. Mulai dari aturan moratorium kapal eks asing, larangan bongkar muat di tengah laut atau transhipment, dan tentang disiplin para pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berbagai aturan tersebut ia sampaikan ke semua pihak yang berkepentingan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Mulai dari pejabat, pengusaha, hingga perwakilan negara tetangga.
Bahkan, Susi juga tak segan menghadapi para pihak yang memperkarakan kebijakannya ke ranah hukum.
"Saya panggil pengusahanya, ada tokoh politik, ada businessman, ada organisasi, orang-orang besar yang berada di belakang kegiatan IUU Fishing. Saya bertanya baik, dan dengan rasa hormat saya meminta harus berhenti melakukan IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing," jelas dia.
"Kalau tidak terima silahkan PTUN-kan saya atau KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), atau gagalkan saya dengan usaha masing-masing," lanjut Susi
Yang jelas, tegas Susi, ia tak akan membiarkan siapapun berupaya menggagalkan program pemerintah melindungi laut Indonesia dari aksi penjarahan ikan.
"Tapi saya tidak menerima begitu saja kalau mereka menggagalkan program pemerintah, saya akan lawan mafia perikanan," tegas Susi. (dtf)