Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Tiga menteri kabinet kerja yang menangani langsung soal nasib PT Freeport Indonesia masih irit berbicara dan justru malah saling lempar tanggung jawab.
Ketiga pejabat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Hari Jumat pekan lalu, bereda surat dari CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson yang menolak terkait proposal pemerintah untuk divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51%.
Ketika dikonfirmasi secara terpisah, ketiga menteri ini masih enggan menjawab secara pasti mengenai kebenaran surat tersebut.
"Aku enggak ada comment soal itu yah," kata Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Sementara itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengaku belum membaca surat tersebut dan memastikan bahwa soal divestasi secara kerangka besarnya masih di Kementerian ESDM namun untuk berapa nilainya sudah menjadi kewenangan tim gabungan dari ESDM, Keuangan, dan BUMN.
"Gini, saya bertanggung jawab atas kerangka besar, satu bikin smelter. Kedua, penerimaan negara lebih besar. Ketiga, divestasi harus 51%. Itu kerangka besarnya," kata Jonan.
"Nah, tentang penerimaan negara PP-nya disusun Bu Sri Mulyani. Tentang divestasi, kapannya itu waktu, schedule. Nah nilai itu ditangani oleh tim gabungan Kementerian Keuangan dan terutama Kementerian BUMN. Sudah bukan di saya," sambung Jonan.
Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan, dirinya masih belum mengetahui surat penolakan divestasi saham 51% dari Bos Freeport.
"Saya enggak tahu, terus terang enggak tahu," kata Rini.
Meski demikian, Rini menyebutkan, proses negosiasi divestasi 51% saham Freeport Indonesia kepada negara masih terus berjalan, dan sesuai arahan Presiden Jokowi besarannya tetap 51%.
"Jadi gini, semua itu kan dalam proses negosiasi, tentunya kita akan masih bernegosiasi, tapi pada dasarnya jelas dari bapak presiden itu divestasi tetap 51%," jelas Rini. (dtf)