Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Menko Polhukam Wiranto langsung mengambil langkah terkait dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para menteri dan kepala lembaga menjaga kondusif bangsa. Wiranto akan mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk rapat bersama.
Rapat yang akan digelar menyinggung soal polemik pembelian senjata. Wiranto akan mengajak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan, serta beberapa menteri membahas persoalan itu.
"Untuk masalah isu soal senjata, saya sudah minta semua pihak supaya nggak bicara dululah ya. Kita selesaikan di dalam. Sementara kita akan selesaikan. Rencana rapat besok ya, semua saya undang. BIN, Kapolri, Panglima TNI, kemudian dari Menteri Pertahanan, dari Pindad, Bea Cukai dan sebagainya," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Wiranto menegaskan sebenarnya persoalan pembelian senjata itu bukanlah sebuah masalah. Namun memang diperlukan koordinasi antar instansi.
"Bukan masalah sebenarnya, hanya perlu kita koordinasikan dengan lebih teliti, lebih jelas, dan kita putuskan dalam suatu keputusan yang tidak melanggar UU. Tapi saya sudah meminta supaya isu soal senjata sudah selesailah ya. Oke. Nanti saya akan sampaikan ke publik soal hasil rapat koordinasi," katanya.
Sementara itu, Wiranto pun meminta publik untuk bersabar. Terlebih Panglima TNI sedang mempersiapkan perayaan HUT TNI. "Jadi sabar saja, tentu kita akan selesaikan soal ini. Tapi yang saya jamin kemarin tidak akan mengganggu kondisi keamanan nasional. Yang penting kan itu," kata Wiranto.
Wiranto mengatakan Presiden Jokowi selalu mengarahkan kepada kementerian dan lembaga agar membangun rasa aman, damai dan kondusif masyarakat. Sebabrasa aman seperti itu diperlukan di tengah masyarakat, terlebih di tahun politik."Pilkada, Pilpres 2019, itu semuanya memerlukan satu kondisi yang cukup kondusif. Kondisi yang cukup aman, sehingga masyarakat semuanya dapat melakukan hak dan kewajibannya dengan tenang, dengan baik, tanpa intimidasi. Sehingga yang muncul nanti adalah pemimpin daerah yang baik, yang kompetensi handal, hingga membantu pembangunan nasional yang modern dengan baik," jelasnya. (dtc)