Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Bandung - Pemkot Bandung sudah melakukan pemetaan untuk mengantisipasi rencana demo angkutan umum yang akan berlangsung mulai Selasa 10 Oktober hingga Jumat 13 Oktober 2017 mendatang.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengimbau agar masyarakat tak perlu khawatir dengan rencana demo angkutan umum yang akan digelar serentak se-Bandung Raya tersebut.
"Warga Bandung jangan khawatir, pemerintah sudah menyiapkan kendaraan untuk kegiatan transportasi sementara jika mogok massal terjadi," ujar Emil kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Jumat (6/10/2017).
Emil mengatakan kendaraan pengganti tersebut berupa pengerahan hampir seluruh kendaraan plat merah mulai dari tingkat kewilayahan hingga Pemkot Bandung. "Mobil plat merah ada ratusan bahkan ribuan, silahkan pergunakan. Nanti seperti kemarin juga ada kan camat jadi sopirnya," katanya.
Sementara itu, Kadishub Kota Bandung Didi Ruswandi mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah aktif di media sosial untuk mengimbau masyarakat agar tidak panik akan rencana demo besar-besaran tersebut.
Dalam imbauannya Didi juga mengajak masyarakat untuk bisa sejak jauh-jauh hari melakukan antisipasi dengan menyiapkan transportasi yang akan digunakan saat aksi demo benar berlangsung.
"Misalnya berangkat bareng-bareng. Atau cari teman yang punya kendaraan yang searah, bisa nebeng," ucapnya.
Di sisi lain, kata Didi, pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah kendaraan berupa bus reguler sebanyak 255 armada yang terdiri dari Bus Damri, TMB, Bus Sekolah, hingga meminjam bus milik buruh.
Selain itu pihaknya juga telah menyiapkan bus cadangan sebanyak 14 armada bus besar dan delapan armada bus sedang yang nantinya akan disebar di seluruh titik di Kota Bandung.
"Kemudian ada 28 mobil dinas yang standby di setiap terminal. Lalu dari camat akan beroperasi satu atau tiga kendaraan, ditambah SKPD-SKPD juga akan memberikan bantuan," beber Didi.
Meski antisipasi telah dilakukan namun Didi tak menjamin kebutuhan masyarakat akan angkutan umum bisa terpenuhi. Sehingga besar harapannya agar masyarakat sejak saat ini sudah mulai memikirkan rencana untuk menghadapi hal tersebut.
"Harapan saya adalah masyarakat punya planing sendiri-sendiri, misal ke tempat kerjanya nanti nebeng atau bareng-bareng atau bagai mana. Kalau sudah seperti itu, keren," ujarnya.
Soal demo, Didi mengungkapkan permasalahan yang dihadapi saat ini sudah jelas. Namun permasalahan menjadi rumit ketika massa terus mendatangi Pemerintah Provinsi, sementara keputusannya saat ini berada di tangan Pemerintah Pusat.
"Sejauh-jauhnya ke Gubernur, menyampaikannya ke pusat. Hal itu juga sama seperti tempat lain seperti Cirebon yang hanya bisa berusat saja. Karena kewenangannya bukan di daerah tetapi di pusat," pungkas Didi. dtc