Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, seluruh menteri keuangan yang tergabung dalam G20 hingga saat ini masih dihadapkan persoalan pajak bagi perusahaan yang berbasis teknologi internet, seperti Google, Facebook dan sebagainya.
Hal tersebut diungkapkannya pada saat acara Ideafest 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, keadilan pajak harus segera ditegakkan. Di mana seluruh pelaku usaha baik pemula hingga kelas kakap yang berbasis internet maupun tradisional wajib membayarkan pajaknya.
"Lalu pemerintah pertanyaan strategisnya, apakah mereka diharus berkantor di Indonesia, ataukah dia tetap boleh di California, untuk perpajakan," kata Sri Mulyani.
Dalam setiap forum pertemuan G20, Sri Mulyani mengaku selalu membahas hal ini dengan menteri keuangan lainnya.
"Kita di antara menteri keuangan G20 sering membahas kalau sekarang Facebook menghadapi pajak di Eropa, Google di mana-mana, it's same," tegas dia.
Seluruh menteri keuangan di G20 termasuk dirinya mengaku tengah dihadapkan bukan hanya soal mengenakan pajak, melainkan menciptakan kesetaraan atau level of playing field antara yang modern dengan yang tradisional.
"Kalau non virtual bayar pajaknya jelas, kalau virtual pemerintah kayanya enggak tahu, makanya mungkin dibutuhkan goverment yang virtual juga, sehingga kita menciptakan bagaimana perpajakan level of playing field," ungkap dia.
Sri Mulyani mengungkapkan, dalam mengembangkan serta menciptakan pelaku usaha baru, pemerintah telah mendukung dari berbagai sektor, baik dari produsennya, pemilik platformnya, hingga pembelinya.
Untuk produsen, pemerintah menyediakan berbagai macam modal melalui kredit usaha rakyat (KUR) hingga kredit ultra mikro yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sedangkan untuk penyedia market place atau platform serta pembeli, pemerintah mendukung dari sisi kebijakan atau regulasi.
"Kalau pembeli itu membutuhkan bahwa payment sistemnya aman, bagaimana data kartu kreditnya aman, so we protect, kalau di open nanti semua jadi Amazon," tutup dia. (dtc)