Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi memaparkan secara singkat tentang kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah di Sumut dan provinsi lainnya, yang berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Erry, Provinsi Sumut yang terdiri 33 kabupaten/kota memiliki kepala daerah masing-masing yang langsung dipilih oleh rakyat.
“Kita dan bersama provinsi lainnya berbeda dengan Jakarta. Kalau di Jakarta bupati dan walikotanya tak ubahnya seperti SKPD, yang diangkat oleh gubernur. Jadi, gubernur tinggal memerintahkan saja. Kalau di Sumut ada bupati dan walikota yang dipilih rakyat dan kita memiliki tupoksi masing-masing. Seperti di Medan kalau ada jalan rusak, kalau itu menjadi tupoksi Pemko Medan kita hanya bisa mengimbau saja dan tidak bisa memperbaikinya karena bukan tupoksi Pemprov Sumut,” ujar Erry.
Erry mengatakan itu saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Kompetensi Kepala Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, di Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (USU), Padang Bulan, Medan, Jumat (6/10/2017).
Di hadapan peserta seminar yang terdiri dari para mahasiwa S1 dan pasca sarjana, Erry mengatakan, pasca mendapat amanah mengelola pendidikan menengah atas (SMA/SMK), yang efektif mulai Januari 2017, Pemprovsu terus berupaya melakukan peningkatan mutu dan pendidikan.
Salah satunya dengan memangkas sistem penerimaan siswa baru maupun pelaksanaan ujian nasional yang selama ini dinilai membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maupun tidak efektif dan efisien.
Untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai tahun ini, terangnya, Dinas Pendidikan Provsu telah menggunakan sistem online. Dengan sistem ini diharapkan kesempatan siswa kurang mampu dari segi ekonomi, namun memiliki kepintaran yang ingin bersekolah di sekolah-sekolah favorit akan terbuka lebar.
“Saya sadar banyak yang marah karena mereka tidak bisa lagi menitip anaknya masuk ke sekolah-sekolah favorit karena diberlakukannya sistem online ini. Meskipun kita menyadari masih ada kekurangan-kekurangan karena ini baru pertama kali diterapkan, tapi setidaknya kita harus berbuat lebih baik lagi ke depan, khsusunya untuk dunia pendidikan kita,” ujar Erry.
Selain PPDB pnline, Pemprov Sumut terus mendorong agar semakin banyak sekolah yang menerapan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Hal ini telah dibuktikan dari yang hanya sekitar 90 sekolah menjadi 1.500 sekolah yang tahun ini melaksanakan UNBK.
Rektor USU Runtung Sitepu mengatakan bahwa Gubernur Sumut Erry Nuradi cukup menginspirasi. Meskipun di tengah pekerjaannya yang begitu padat sebagai Bupati Sergai selama dua periode dan juga sebagai Gubernur Sumut, namun mampu meraih gelar S3.
“Karena pembicara kita adalah gubernur yang kita tahu menjalani posisi yang cermelang. Beliau tidak meninggalkan pendidikan walaupun di tengah kesibukannya menjadi bupati selama dua periode dan juga gubernur tapi juga bisa S3,”ujar Runtung.