Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Simalungun. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Simalungun, Bernhard Damanik mempersoalkan proyek di komplek perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Simalungun di Pamatang Raya yang tidak jelas peruntukannya dan sumber dana pengerjaannya.
Menurut Bernhard, proyek yang pekerjaannya sedang berjalan tersebut dilaksanakan tanpa plank proyek, yang menginformasikan peruntukan proyek, sumber dana dan lama pekerjaannya, serta kontraktor pelaksana, sehingga terkesan seperti proyek “siluman”.
“Setahu saya, karena saya juga di badan anggaran, tidak ada proyek yang dikerjakan di komplek kantor BPBD Pemkab Simalungun di Pamatang Raya,dan anggarannya juga tidak dialokasikan di APBD 2017, sehingga saya heran itu proyek apa, dan darimana dananya, karena papan plank pengerjaannya juga tidak ada,” ujar Bernhard kepada medanbisnisdaily.com, Minggu (8/10/2017).
Ia berharap Inspektorat untuk turun mengusut pelaksanaan proyek mengantisipasi adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran pembangunan daerah.
Apalagi, menurut Bernhard, jika dilihat dari kondisi proyek di kantor BPBD Pemkab Simalungun itu, hanya penambahan bangunan, yang dinilai tidak mendesak. Seharusnya, banyak infrastruktur yang rusak karena bencana alam mendesak untuk ditangani.
Dia menambahkan, dilihat dari pelaksanaannya saat ini, diperkirakan proyek tersebut juga tidak dapat selesai dikerjakan hingga akhir tahun, karena sampai saat ini kondisi proyek baru mulai dikerjakan.
Informasi yang diperoleh, anggaran proyek di komplek kantor BPBD Pemkab Simalungun dialokasikan sekitar Rp 1,2 miliar yang penggunaan anggarannya diatur dengan peraturan bupati (Perbub),dan dilaksanakan oleh keluarga oknum anggota DPRD Simalungun.
Kepala BPBD Pemkab Simalungun, Mudahalam Purba yang dikonfirmasi melalui telepon tidak bersedia memberikan jawaban. Pesan singkat yang dikirim ke dua nomor handphonenya tidak dibalas, begitu juga saat dihubungi tidak bersedia mengangkat teleponnya.
Sedangkan Kepala Dinas Kominfo Pemkab Simalungun, Akmal H Siregar, mengatakan, secara teknis pihaknya belum dapat memberikan penjelasan detail terkait pelaksanaan proyek di komplek kantor BPBD Pemkab Simalungun.
Namun, menurutnya, tidak mungkin proyek yang dilaksanakan pemerintah daerah anggarannya tidak dialokasikan di APBD.
”Menurut saya tidak mungkin ada proyek yang dilaksanakan pemerintah daerah,dananya tidak dialokasikan di APBD,” sebut Akmal.