Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Sebanyak 54,8% masyarakat Sumut menyoroti akses jalan yang rusak, sedangkan 41,8% terakit rumitnya birokrasi. Selain pelayanan publik, masalah lain yang disoroti masyarakat adalah narkoba (44,9%).
Hal itu terungkap dalam survei oleh Pelopor Muda tentang Harapan Masyarakat Sumatera Utara Tahun 2018-2023 yang dipaparkan kordinatori Agus Andreas Tampubolon, di Literacy Coffee, Jalan Jati No 2, Kelurahan Teladan Timur, Medan, Sabtu (7/10/2017).
Survei berbasis online tersebut dilaksanakan 17 Juli – 17 Agustus 2017. Responden yang berhasil dihimpun 677 orang yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Sumut. Responden terbanyak ada di Medan (19,8%).
Hal lain yang diungkap dari survei itu, antara lain kebanggaan, tantangan dan harapan masyarakat Sumut pada 2018-2023. Hasilnya, 69% responden bangga dengan kepariwisataan, kebudayaan (67,5%) dan toleransi (48,4%).
Sedangkan harapan masyarakat Sumut untuk tahun 2018-2023 pelayanan publik mudah, murah dan cepat (72,2%,) jalan raya mulus (43,3%) dan tidak ada pungutan liar 34%.
Menangapi hasil survei itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar yang hadir dalam acara itu setuju bila pelayanan publik di Sumatera Utara dinilai masih sangat rendah. Salah satunya dampak dari otonomi daerah yang menyebabkan Gubernur Sumut tidak memiliki kewenangan untuk menekan bupati/walikota.
Disebutkan Abyadi, lemahnya pelayanan publik dikeluhkan sebagian besar masyarakat Indonesia.
Abyadi lebih merasa bahwa hasil survei itu lebih representatif untuk Kota Medan. Mengingat Kota Medan menjadi kota dengan responden terbanyak.
Abyadi merasa senang karena masyarakat mau melakukan survei seperti ini. “Partisipasi inilah yang kami perlukan,” ujarnya.
Namun, Abyadi mengingatkan agar masyarakat lebih dulu mengetahui aturan-aturan yang ada.
“Kita harus terlebih dulu mengetahui aturan yang ada. Agar kita berani untuk melawan,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Rurita Ningrum, mengatakan, jika gubernur berkomitmen melaksanakan pelayanan publik yang baik, maka hanya perlu konsisten di SKPD yang ada di bawah naungan provinsi Sumut saja.
“Jika itu terlaksana, itu sudah sangat luar biasa,” tegas Ruri.
Prof Bungaran Antonius Simanjuntak yang juga hadir, mengaku bangga karena anak-anak muda mulai akrab dengan survei “Sebagai peneliti saya sangat bangga dan senang dengan adanya survei ini,” katanya.