Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Semarang. Kementerian Pertanian mengembangkan kartu tani yang dipelopori Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini kartu tani telah diaplikasikan secara nasional.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono mengatakan berdasarkan potensi yang ada, program kartu tani ini sangat bisa diaplikasikan secara nasional. Terlebih Kementerian Pertanian memiliki sistem informasi manajemen penyuluhan.
Ia mengatakan hingga kini kartu tani sudah diterapkan di sejumlah daerah terutama provinsi di pulau Jawa seperti Jawa Timur, Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Memang Jateng sebagai inisiator," ujar Momon pada acara temu penyuluh pertanian di Semarang, Selasa (10/10/2017).
Program kartu tani ungkapnya memang mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk, bibit dan akses permodalan di bidang pertanian. Jika dalam pelaksanaannya belum optimal, hal itu ungkapnya sangatlah wajar karena program ini baru diterapkan.
"Insya Allah ke depan jauh lebih baik dan positif, serta semua bisa terdata dengan baik 'by name by address'," terangnya.
Keyakinan itu muncul karena kementerian Pertanian memiliki data kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Data-data tersebut ungkapnya bisa menjadi dasar untuk mengembangkan kartu tani di provinsi lainnya di Indonesia.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengapresiasi rencana pengembangan kartu tani di seluruh provinsi di Indonesia.
"Sudah diterapkan beberapa provinsi, dan sudah diperintahkan untuk menyusun itu, tinggal masing-masing provinsi saja karena ini akan menjadi data nasional," katanya.
Program kartu tani merupakan langkah untuk mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi secara enam tepat yakni tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat.
Bukan hanya soal distribusi pupuk bersubsidi serta keterjaminan persediaan pupuk, lebih jauh program ini juga untuk membantu mengalokasikan bantuan sarana produksi pertanian secara tepat sasaran.
Selain itu, adanya kartu tani juga diharapkan bisa Stabilkan harga komoditi pertanian saat mengalami lonjakan harga di pasar. Sebab dalam kartu ini terhubung pada sistem informasi pertanian Indonesia (Sinpi) yang juga memuat luas lahan hingga jenis komoditas yang ditanam. Bahkan saat ini kartu tani juga sudah terintegrasi dengan aplikasi berbasis web dengan nama regopantes.com yang akan membantu petani memangkas rantai distribusi yang sebelummya sangat panjang, dan bisa mendapatkan harga yang pantas.
Di Jawa Tengah sendiri, hingga akhir Juli 2017 penyerahan kartu tani sudah mencapai 92.13 persen atau mencapai 1,506,160 petani dari total jumlah petani yang terdaftar yakni 1,634,862 orang. Dari jumlah tersebut, 84,65 persen atau sebesar 1,383,914 petani sudah menerima dan dapat memanfaatkan kartu.
"Kartu tani ini sebenarnya pemenuhan janji saya pada petani Jawa Tengah, petani perlu dilindungi dan didampingi. Tapi dengan dukungan pemerintah pusat saya berharap kartu ini semakin dikembangkan lebih baik untuk kemajuan pertanian nasional," pungkas Ganjar. (dtc)