Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Batubara. Begitu menjadi Plt Bupati Batubara, RM Harry Nugroho gencar mengajak pejabat di Pemkab Batubara bekerja tanpa kutipan apapun. "Kampanye" anti korupsi selalu disuarakan Harry Nugroho kepada tamu-tamunya maupun dalam kegiatan-kegiatan resmi.
Langkah bersih-bersih ala Harry itu mendapat dukungan dari Sekdakab Batubara, Sakti Siregar."Bagus itu. Kami siap menjalankannya. Sampai saat ini, pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa. Ini suatu langkah yang sangat baik dan harus didukung bersama," ujarnya, Selasa (10/10/17), di ruang kerjanya.
Sebelumnya, Harry Nugroho menekankan agar masing-masing SKPD bekerja tanpa melakukan kutipan apapun. Salah satu yang ditekankan, tidak boleh lagi ada kutipan 'fee' proyek. Harry bahkan dengan tegas mengatakan tidak ragu membawa langsung PNS yang melakukan kutipan liar itu ke pihak berwajib.
Walau bersifat positif, namun tidak sedikit kalangan di jajaran internal Pemkab Batubara, kalangan legislatif dan masyarakat yang mencibir kampanye anti korupsi ala Harry Nugroho itu. Praktik kutipan liar yang selama ini sudah menggurita, diragukan bisa dihapuskan.
"Memang bagus sekali ketegasan Harry Nugroho itu, tapi apa dia yakin pejabatnya melaksanakan instruksi itu? Dengan apa dia melakukan pengawasan di masing-masing SKPD? Tapi mudah-mudahan, kampanye anti korupsinya berhasil di pusaran korupsi yang sudah terjadi selama ini," kata mantan pejabat di Pemkab Batubara, Jhon Nababan, Rabu (11/10/17), di Limapuluh.
Untuk membuktikan kampanye anti korupsi itu tidak sekedar "lips service", ujar Jhon lagi, setiap ada tindakan oknum pejabat melakukan pungli atau 'fee' proyek, secepat itu juga Plt.Bupati menindak dengan tegas.
"Jabatannyaharus dicopot dan diserahkan ke hukum. Jika bersih-bersih ini berhasil sampai akhir jabatannya, maka jadi contoh bagi Bupati Batubara yang akan datang. Tidak ada alasan bagi siapapun bupati melakukan korupsi, karena seorang Harry Nugroho mampu," kata Jhon.
Untuk menutup celah praktik korupsi atau panjar proyek dengan istilah "KW (kewajiban)" selama ini di Batubara, Jhon berharap Harry melakukan mutasi di jajaran SKPD. Tujuannya untuk memutuskan rantai KKN yang sudah lama terjalin selama ini.